Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 Di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C pada hari Senin (2/2), sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Kegiatan yang berlangsung di Arosuka ini dibuka secara resmi oleh Bupati Solok yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si. Rakor dihadiri oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd beserta jajaran pengurus, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD terkait, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok, serta Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kabupaten Solok.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ia menyampaikan bahwa program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan ketahanan pangan.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini, kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujar Ny. Nia Jon Firman Pandu.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat, khususnya dalam pendataan keluarga, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan keluarga, serta pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peran aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD, pemerintah nagari, dan kader PKK–Posyandu agar program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, pendataan, dan integrasi program agar Posyandu benar-benar menjadi pusat layanan masyarakat,” tegas Sekda.
Sekda menekankan bahwa pelaksanaan Posyandu berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) membutuhkan dukungan penuh dari seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, dan nagari, agar pelayanan yang diberikan semakin komprehensif dan berkualitas. (Cha)
Discussion about this post