ADVERTISEMENT
Jumat, 11 Juli 2025
Ɍ™ Kritis Mengkritisi
Advertisement
ADVERTISEMENT
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
Ɍ™ Kritis Mengkritisi
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT

Pemkab Pessel Dorong Pekebun Sawit Swadaya Bentuk Kelompok untuk Bermitra dengan Perusahaan Kelapa Sawit

by Redaksi
5 Oktober 2022
in -PESISIR SELATAN
Reading Time: 2min read
Pemkab Pessel Dorong Pekebun Sawit Swadaya Bentuk Kelompok untuk Bermitra dengan Perusahaan Kelapa Sawit
ADVERTISEMENT

PAINAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki power atau kekuatan penuh untuk dapat menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang kini menjadi keluhan bagi masyarakat pekebun sawit swadaya.

Meski begitu, pemerintah daerah mendorong agar harga kelapa sawit tersebut dapat dibeli dengan harga yang wajar oleh pihak perusahaan.

BERITA LAINNYA

Makan Bergizi Gratis Diluncurkan, UMKM Tahu Tempe Pessel Tagih Dukungan Nyata

Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Koramil 04/Lengayang Salurkan MBG di SDN 29 Lengayang

Di Hari Jadi ke-77, Pesisir Selatan Terima Kado Terindah dari Pemprov Sumbar

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan, Madrianto mengatakan tekanan harga sawit tersebut pada umumnya dialami oleh pekebun swadaya.

Hal ini dikerenakan para petani belum bermitra dengan pihak pabrik pengolahan kelapa sawit. Sehingga, cendrung dalam proses penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan pabrik pengolah kelapa sawit.

“Sebenarnya dalam hal kewenangan pemerintah daerah dalam hal penetapan harga sawit, itu berada dalam kewenangan pemerintah provinsi yaitu Gubernur, sesuai dengan Permentan Nomor 1 tahun 2018. Pak gubernur juga telah menurunkan Pergub Nomor 28 tahun 2020 terkait penetapan harga sawit pemerintah,” katanya, Selasa (4/10) di Painan.

“Nah, pemerintah dalam hal ini adalah sebagai user dari regulasi yang ditetapkan. Artinya pemerintah kabupaten tidak bisa melakukan intervensi langsung untuk menetapkan harga sawit swadaya, karena regulasi belum ada yang mengatur langsung,” katanya lagi.

Mardianto menyebutkan bahwa berdasarkan Pergub tersebut, pemerintah kabupaten sebenarnya dapat melakukan penetapan harga dengan ketentuan yaitu membuat kesepakatan bersama dari pihak pabrik perusahaan perkebunan pengolah kelapa sawit.

Justru itu, pemerintah daerah mendorong agar masyarakat atau pekebun sawit yang selama ini hanya secara swadaya dapat bermitra dengan pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) sehingga mereka dapat menikmati harga sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Untuk bermitra itu, kata dia tentu ada kelompok masyarakat atau sebuah koperasi yang akan melegalkan kemitraan tersebut. Kemitraan itu tidak dapat dilakukan dengan personal atau perorangan.

ADVERTISEMENT

Dari data yang disampaikan, luasan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 78 ribu hektare. Dari total luasan itu, 41 ribu hektar merupakan pekebun sawit sawdaya. Sementara, pekebun sawit yang sudah bermitra hanya sekitar 3 persen.

ADVERTISEMENT

“Dan hari ini, yang mendapatkan tekanan itu adalah sawit-sawit yang berasal dari sawit swadaya. Terakhir saat harga sawit Rp2.200, itu harga sawit dari pekebun swadaya hanya Rp900. Jauh lebih murah,” tuturnya.

Mardianto menambahkan pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam terkait persoalan harga sawit yang tak berpihak kepada pekebun sawit swadaya.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat yang ada, seluruh stakholder yang ada, bagaimana penetapan harga sawit ini dilakukan bersama-sama dengan pihak perkebunan pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga masyarakat pekebun swadaya ini dapat menerima harga yang layak,” ujarnya.

Pemerintah daerah mendorong bagaimana masyarakat pekebun sawit swadaya bergabung dalam suatu kelembagaan baik kelompok tani atau koperasi untuk menjalin kemitraan.

Untuk itu, Dinas Pertanian berharap agar bantuan dari seluruh tokoh masyarakat, pemerintah nagari dan kecamatan, supaya kelompok masyarakat tersebut diberikan pemahaman, sehingga berlembaga itu sangat penting dan kekuatan dari kelompok itu akan ada.

ADVERTISEMENT

Menurut dia, sesuai regulasi, posisi tawar pemerintah daerah untuk menetapkan harga sawit tidak kuat cuma hanya dilibatkan dalam proses penetapan harga.

“ke depan kita harapkan bisa duduk bersama, setidaknya upaya nyata dari bupati bersama-sama dengan DPRD nanti akan mengundang seluruh pihak perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit, sehingga kita bisa menetapkan harga yang wajar untuk sawit swadaya. Selain itu, setidaknya ada turunan dari pemerintah provinsi agar pemkab punya kewenangan lebih,” tutupnya. (*)

ShareTweetSend
ADVERTISEMENT
Previous Post

Tingkatkan Pertumbuhan UMKM, Bupati Rusma Apresiasi Bank Nagari

Next Post

BPS Kabupaten Pessel Lakukan Pendataan Awal Terkait Regsosek

Next Post
BPS Kabupaten Pessel Lakukan Pendataan Awal Terkait Regsosek

BPS Kabupaten Pessel Lakukan Pendataan Awal Terkait Regsosek

Satu Suara dengan Aliansi BEM SB, Gubernur Sumbar Komit Perjuangkan Nasib Petani

Satu Suara dengan Aliansi BEM SB, Gubernur Sumbar Komit Perjuangkan Nasib Petani

Discussion about this post

ADVERTISEMENT
  • BOX REDAKSI
  • ABOUT US
  • KODE ETIK (KEWI, KEJ & KEIW)
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© PT MEDIA JAYA INVESTIGASI

No Result
View All Result
  • HOME
  • FOKUS
  • SUMATERA BARAT
    • PEMPROV SUMBAR
    • -KOTA PARIAMAN
    • -PADANG PARIAMAN
    • -KOTA PADANG
    • -PASAMAN
    • -PASAMAN BARAT
    • -PESISIR SELATAN
    • -LIMAPULUH KOTA
    • -KOTA PAYAKUMBUH
    • -TANAH DATAR
    • -KOTA PADANG PANJANG
    • -SIJUNJUNG
    • -KOTA SAWAHLUNTO
    • -SOLOK SELATAN
    • -KOTA SOLOK
    • -KAB. SOLOK
    • -AGAM
    • -KOTA BUKITTINGGI
    • -DHARMASRAYA
    • -KEP. MENTAWAI
  • NASIONAL
  • HUMANIORA
    • HUKUM KRIMINAL
    • PERISTIWA
    • SOSIAL
    • KOMUNITAS
  • PERSPEKTIF
    • TAJUK RENCANA
    • ESSAY
    • FIKSI
  • SERBA SERBI
    • EKONOMI/PASAR
    • GAYA HIDUP
    • OLAHRAGA
  • POLITIK
    • PILKADA SERENTAK
    • PEMILU SERENTAK
  • PILIHAN EDITOR
    • IN-DEPTH
    • ADVERTORIAL

© PT MEDIA JAYA INVESTIGASI