Padang Pariaman — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Upaya tersebut difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak secara langsung.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R. Rilis, saat memimpin dan membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (20/1/2026), di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Ibu Kota Kabupaten (IKK), lantai II.
Dalam arahannya, Rudy menekankan pentingnya kesamaan langkah dan percepatan kerja lintas perangkat daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang solid, perencanaan yang matang, serta komitmen bersama seluruh OPD agar rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rudy.
Ia juga mengingatkan agar setiap program yang dijalankan mengedepankan skala prioritas, khususnya pada infrastruktur dasar dan sektor-sektor yang langsung menopang kehidupan masyarakat.
“Kita harus bergerak cepat, namun tetap terukur dan akuntabel. Harapan kita, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera pulih, bahkan lebih baik dari sebelum bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya, menyampaikan bahwa Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah resmi disahkan oleh Bupati Padang Pariaman pada 9 Januari 2026 dan telah dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal tersebut disampaikannya usai rapat tindak lanjut rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (20/1/2026).
“Dokumen R3P sudah disahkan oleh Bapak Bupati. Sebagai tindak lanjut, kami saat ini melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Hari ini juga telah dilaksanakan rapat bersama OPD terkait untuk mematangkan proposal permohonan bantuan pemulihan,” ujar Budi Mulya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi akan diprioritaskan pada kawasan dengan tingkat kerusakan paling parah. Sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat dampaknya yang luas terhadap mata pencaharian masyarakat. Wilayah Lubuk Alung dan Kecamatan 2×11 Kayu Tanam menjadi salah satu fokus penanganan karena terdampak cukup signifikan.
“Selain perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, normalisasi lahan persawahan menjadi agenda mendesak agar produktivitas warga kembali pulih,” jelasnya.
Tidak hanya pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga menjalankan program pemulihan ekonomi secara paralel melalui penyaluran bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI.
Saat ini, Pemkab Padang Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta APBD Kabupaten untuk penanganan awal, sembari menunggu dukungan anggaran dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat pusat yang menangani tiga provinsi terdampak, termasuk Sumatera Barat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dukungan legislatif, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal secara berkelanjutan. (Diskominfo)
Discussion about this post