Dharmasraya – Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya terkesan melecehkan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI). Pasalnya, setiap ada kegiatan resmi di Pemkab Dharmasraya, PWI selalu di undang untuk menghadiri. Namun undangan tersebut hanya sebatas undangan.
Hari ini Selasa 28 Oktober 2025, PWI Dharmasraya kembali diundang untuk menghadiri kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 97 di halaman kantor bupati setempat. Ironisnya, PWI tidak disediakan kursi tamu serupa dengan undangan lainnya, sehingga Plt Ketua PWI Dharmasraya, Yahya yang menghadiri kegiatan tersebut seperti ” anak kehilangan induk”. Karena tidak disediakan kursi undangan, akhirnya ia meninggalkan lokasi kegiatan.
Kejadian ini sudah berulang kali terjadi, di HUT RI, pada HUT Dharmasraya dan acara resmi lainnya. Pertama terjadi mungkin bisa karena khilaf. Kalaulah terjadi beruang kali, berarti faktor kesengajaan atau sama dengan pelecehan.
Pada periode Bupati 2005- 2010, H.Marlon Martuah, Bupati Periode 2010- 2015, H.Adi Gunawan, dan Periode Bupati 2015- 2025, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, PWI diperlakukan sangat baik. Setiap ada undangan diiringi dengan kursi tamu. Sangat disayangkan di era Bupati Annisa Suci Ramadhani. PWI diperlakukan kurang baik.
Perlu diketahui, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah sebuah organisasi profesi wartawan yang tertua dan terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Salah satu tujuan organisai PWI didirikan adalah untuk menjadi ujung tombak perjuangan informasi dan mendukung pembangunan daerah.
” Kami sangat kecewa atas perlakuan Pemerintah Dharmasraya kepada PWI,” tegas Plt Ketua PWI Dharmasraya, Yahya, Selasa ( 28/10/2025.
Ia menambahkan, PWI diundang untuk menghadiri upacara Sumpah pemuda ke 97 di halaman kantor bupati. Undangan disampaikan melalui WhatsApp dalam bentuk Pdf oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Reno Lazuradi.
” Untuk menghargai undang tersebut, pagi- pagi saya berangkat. Setibanya di lokasi acara, saya cek kursi tamu untuk PWI, rupanya tidak ada,” terang Yahya.
Yahya menambahkan, karena tidak ada kursi tamu untuk PWI, ia menghubungi Reno dan Beny selaku pihak penanggungjawab atau panita kegiatan. Kemudian panitia kegiatan, Reno dan Benny menghubungi anggota protokoler dan meminta untuk membantu menyiapkan kursi tamu bertuliskan PWI. Kemudian pihak protokoler mengambil kertas berlogo Pemda lalu menulis PWI dengan tulisan tangan (PENA).
” Ini pertanda bahwa Pemkab Dharmasraya memang tidak menyiapkan kursi undangan untuk PWI seperti undangan lainnya. Karena tidak ada kursi tamu untuk PWI, selaku Plt Ketua PWI saya putar balik meninggalkan lokasi upacara. Jelas saya sangat malu atas perlakukan ini. Perbuatan Pemda Dharmasraya ini sama saja melecehkan PWI,” tegasnya.
Lebih jauh Yahya menerangkan, kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi, yakni pada kegiatan HUR RI, HUT Dharmasraya dan kegiatan resmi lainnya.
“Kursi tamu untuk PWI itu diadakan setelah saya protes,” pungkasnya.
Terpisah Kabid Pariwisata, Benny Mandala Putra mengatakan, tanggungjawab pihaknya melakukan persiapan upacara, menyampaikan undangan. Di hari pelaksanaan upacara present card tempat duduk PWI tidak ditemukan oleh pihak protokoler, entah dimana diletakan.
” Tadi saya sudah bersama Plt Ketua PWI, Yahya. Cuman present card ini tidak ditemukan oleh adek- adek protokoler. Setelah Yahya sudah meninggalkan lokasi upacara, barulah present card PWI ditemukan,” terangnya.
Kemudian, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Dharmasraya, Roby Suhendra mengaku bahwa present card untuk PWI itu ada, begitu juga dengan kursi tamu.
“Ini hanya miskomunikasi saja. Dan kami minta maaf atas kejadian ini,” pungkasnya. *
Discussion about this post