Agam, RI-Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti berharap Danau Maninjau masuk agenda pertama dalam program penyelamatan danau prioritas di Indonesia.
Harus ada rencana aksi jika Agam akan mengurangi KJA perlu secara bertahap, berjenjang dan berlanjut, dan menyiapkan pengalihan usaha bagi rakyat KJA.“Ini perlu disiapkan, karena bulan depan sesuai arahan Menko Marves.
Rakor itu nantinya akan dilaksanakan rakor lanjutan, dari 15 danau yang akan jadi prioritas didahulukan, dibahas dalam rakor”, ujar Nani Hendiarti saat gelar rakor penyelamatan Danau Maninjau, di Istana Bung Hatta, Sabtu (25/9/2021) malam.
Nani Hendiarti harap, Danau Maninjau masuk agenda pertama, tentu diharapkan juga sudah terbentuk tim, agar program dari pusat ini dapat disinergikan dengan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Kita minta Pemkab Agam dalam rencana aksinya juga bisa menyelesaikan proposal, agar nanti dapat langsung diserahkan dan dibahas tim penyelamatan danau prioritas dari pusat”, jelas Nani Hendiarti.
Dalam proposal itu, katanya, memuat harus ada yang dikedepankan, karena danau prioritas ini cukup banyak, dari 15 danau prioritas yang ditargetkan sampai 2024, mana jadi super prioritas ini yang dibahas tim pusat, jelas Nani Hendiarti, lagi.
“Penentuan super prioritas tentu ada komponennya, seperti keaktifan pemerintah daerah. Tapi kita lihat Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam cukup aktif dalam penanganan masalah ini”, katanya lagi.
Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman menjelaskan, Danau Maninjau kini kondisinya memang sudah sangat tercemar, berakibatkan menurunnya kualitas air di danau itu.“Jika ini tidak segera ditangani, maka kita yakin ke depan Danau Maninjau hanya tinggal nama”, tutur bupati.
Pemkab Agam melalui OPD berwenang, sudah melakukan sosialisasi pada petani KJA, dan mereka mendukung akan dilakukan penyelamatan Danau Maninjau. “Tentu juga harus ada pengalihan usahanya”, sebut bupati lagi.
Dikatakannya, banyak sektor usaha yang diusulkan pada petani KJA ini, diantaranya perkebunan, pembibitan, beternak ikan terpal dan lainnya. Terhadap keaktifan pemerintah daerah penanganan danau, sebetulnya telah banyak KJA diangkat dari danau melalui program Save Maninjau, namun jumlahnya kini masih belum sesuai dengan daya tampung danau maksimum hanya 6 ribu petak”, terangnya.
Karena itu, perlu sinergi antara daerah dengan pusat dalam penanganan danau ini, sebab kalau hanya pemerintah daerah yang menangani mustahil apa yang diharapkan dapat terwujud. Kini, kata bupati, pihaknya tengah mempersiapkan proposal terhadap penyelamatan Danau Maninjau, melengkapi usulan sebelumnya. Karena ada hal lain yang tidak terakomodasi dari APBD dalam penanganan masalah ini, terang bupati. AJI
Discussion about this post