Pariaman — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama di Pariaman, Jumat (29/8/2025).
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, dan pertanyaan dari fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan postur anggaran daerah. Pemerintah, kata Rahmat, berkomitmen untuk mengelola APBD secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
“Masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi bersama yang akan memperkuat rancangan perubahan APBD ini. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar wabup dalam sambutannya.
Rahmat Hidayat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum, yang telah disampaikan pada agenda sidang sebelumnya, yaitu Fraksi PAN oleh Alam Syahri, SE, Fraksi Gerindra oleh Dr (C). Zulkifli, SH, MH, ABM, MBA, Fraksi PKB oleh Rudi Hartono Caniago, Fraksi NasDem oleh Mothia Aziz, SH Dt. Nan Basa, Fraksi Golkar oleh Nazir Tanjung, SH, MH, Fraksi Demokrat oleh Syahrul Usman, SH, Fraksi PKS oleh St. Deddy Firmansyah, SH, Fraksi PPP oleh Siswanto.
Adapun beberapa poin penting yang ditanggapi pemerintah daerah di antaranya:
Fraksi PAN: Pemerintah sependapat dengan pentingnya optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Fraksi Gerindra: Pemerintah mendukung efisiensi belanja dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Fraksi PKB: Pemerintah menekankan transparansi dan keadilan dalam penyusunan APBD serta komitmen memperjuangkan status pegawai R4.
Fraksi NasDem: Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan belanja modal diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Fraksi Golkar: Pemerintah menekankan pentingnya penyesuaian target PAD, perbaikan infrastruktur, serta penataan aset hibah daerah.
Fraksi Demokrat: Pemerintah menegaskan penyesuaian belanja infrastruktur akibat kebijakan pusat dan siap melakukan penyisiran pos belanja bersama DPRD.
Fraksi PKS: Pemerintah mendukung selektivitas prioritas belanja, pengembangan PDAM, serta perhatian terhadap perbaikan jalan dan pendidikan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
Fraksi PPP: Pemerintah sepakat memperkuat program pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta penguatan data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.
Menutup penyampaiannya, Wabup Rahmat berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. (**)
Discussion about this post