PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengingatkan, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pihak terkait dalam memberdayakan sosok perempuan adalah kunci untuk mensukseskan program ketahanan keluarga.
“Urusan ketahanan keluarga, tidak bisa dipisahkan dari sosok perempuan sebagai tiang dari keluarga itu sendiri, ini yang perlu dirumuskan bagaimana memberdayakannya,” ucap Gubernur Mahyeldi pada saat membuka acara Rapat Forum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) se Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 di Hotel Pangeran Beach, Padang, (21/2/2023).
Menurutnya, ketahanan keluarga sulit untuk dicapai jika perempuan sebagai sosok ibu dalam keluarga tidak diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan, iya meyakini jika perempuan berdaya, maka ketahanan keluarga akan terwujud.
Dinas P3AP2KB sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam penanganan berbagai urusan ketahanan keluarga harus lebih pro aktif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan, mengingat urusan tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu adanya dukungan berbagai pihak sehingga kemampuan kolaborasi OPD sangat dibutuhkan.
“Dinas P3AP2KB harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang membidangi, dalam merumuskan langkah strategis, inilah tujuan dari adanya forum ini,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sumbar Tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 IKK Sumbar berada diangka 70.86 selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 74.21, angka ini berada diatas rata-rata nasional 73.43. Dengan angka tersebut secara nasional Prov. Sumbar berada pada rangking 12, artinya masih ada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian.
Dalam perhitungan Indeks Kualitas Keluarga di tingkat nasional dan provinsi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan 29 Indikator Kualitas Keluarga yang di bagi menjadi lima dimensi, yaitu (1) Kualitas Legalitas-Struktur; (2) Kualitas Ketahanan Fisik; (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi; (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi, dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB, Gemala Ranti mengatakan pada tahun ini selain ketahanan keluarga, ia dan jajaran juga fokus untuk menjadikan Prov. Sumbar sebagai provinsi layak anak.
“Pada tahun ini memang kita agak fokus kepada anak, tanpa mengesampingkan urusan lainnya seperti pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga,” tuturnya.
Ia juga melaporkan, dalam penanganan masalah anak yang dalam beberapa waktu terakhir marak terjadi, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai unsur, semoga dalam waktu dekat akan segera ada formula kebijakan sebagai solusi.
Turut hadir pada forum tersebut,
Kepala Dinas Pemberdayaan P3AP2KB Sumbar, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan P3AP2KB, Kepala OPD/Lembaga/Instansi terkait P3AP2KB se Sumatera Barat. ***
Discussion about this post