Agam — Guna menindaklanjuti desakan permintaan seluruh walinagari se Kabupaten Agam untuk menuntut hak dibayarkannya Pajak Bagi Hasil (PBH) ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam kepada Pengurus Persatuan Walinagari (Perwana) Kabupaten Agam dalam rapat koordinasi pada Selasa 07 Januari lalu, akhirnya Perwana Agam melakukan rapat koordinasi dengan pengurus perangkat nagari yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se Kabupaten Agam pada Kamis (16/01).
Rapat yang dihadiri oleh sekitar kurang lebih 500 perangkat nagari di 92 Kenagarian yang ada di Kabupaten Agam ini, menurut keterangan Ketua Perwana Agam Mhd Nurzen, setidaknya telah menghasilkan 4 keputusan untuk segera ditindaklanjuti dengan Bupati dan Sekda Kabupaten Agam.
“Ya, sebagaimana telah kita ketahui bersama, setidaknya ada 4 permintaan dari seluruh walinagari bersama perangkat nagari yang disepakati untuk disampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Sekda Agam, di mana hal yang dimaksudkan berkaitan dengan PBH, penghasilan dan pendapatan (Siltap) perangkat nagari, bimbingan dan perlindungan hukum (Binkum) terhadap walinagari, hingga permasalahan belum maksimalnya kesertaan seluruh perangkat nagari dalam data DTKS,” urainya.
Nurzen juga mengatakan bahwa sebenarnya persoalan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Perwana dalam rapat-rapat koordinasi yang dilakukan bersama bupati, namun entah apa sebabnya hal itu belum juga dilaksanakan oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Agam.
“Mungkin hal ini yang memancing kekesalan para walinagari berikut perangkatnya selama ini, terlebih persoalan belum ditransfernya PBH selama dua tahun berturut-turut (TA 2023-2024) yang mengakibatkan terjadinya miskomunikasi antara walinagari bersama perangkatnya dengan kolektor pajak yang ditunjuk di masing-masing Jorong,” katanya.
Nurzen menambahkan, sesuai hasil rapat lanjutan setelah rapat koordinasi dilakukan, pihak Perwana bersama PPDI dan seluruh koordinator Kecamatan, segera akan menyurati Bupati Agam guna melakukan audiensi. “Memang permintaan ini sudah seluruh Walinagari menyepakati agar Perwana dan PPDI segera melakukan audiensi dengan Bapak Bupati dan Bapak Sekda Agam, agar kejelasan dari keluhan yang terjadi selama ini diselesaikan oleh Bapak Bupati bersama Bapak Sekda. Nah, apa hasilnya nanti tentu kita serahkan kembali kepada seluruh walinagari beserta perangkatnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Agam Rahman, kepada wartawan mengatakan bahwa harapan ini sudah disampaikan seluruhnya kepada Perwana Agam, dan berharap ini dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Agam.
“Perwana merupakan bapak bagi PPDI, jadi kami di sini tentunya terlebih dahulu mengeluhkan segala persoalan yang terjadi di masing-masing nagari selama ini hanya bisa kepada Perwana. Bukan berarti kami tidak bisa turun mendemo secara bersama-sama pak, namun ada etika yang musti kita lalui dulu, meskipun jumlah kami di Kabupaten Agam ini lebih dari 1.500 orang,” ungkapnya. Rahman menambahkan, bahwa PPDI tetap menunggu komando dari Perwana, serta berharap hal ini betul-betul menjadi perhatian bagi Bupati Agam.
“Sebenarnya kalau kita berbicara secara menyeluruh, banyak hal-hal yang dikeluhkan selama ini yang tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pak Bupati dan Sekda, termasuk salah satunya perihal PBH untuk Nagari. Sebab, sebagai Ketua PPDI, Saya sudah sangat sering mendapat telepon dari seluruh perangkat Nagari di hampir seluruh Nagari di Kabupaten Agam. Dan, akhirnya alhamdulillah hari ini rapat koordinasi yang melibatkan seluruh perangkat nagari di bawah wadah PPDI Kabupaten Agam dilakukan, sehingga segala unek-unek bagi kami selaku perangkat dapat disampaikan,” keluhnya.
Dirinya berharap, agar segala persoalan yang telah disampaikan langsung kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Agam melalui Perwana nantinya bisa tuntas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita siap saja turunkan seluruh perangkat Nagari ini nantinya untuk mendemo Bupati, jika disetujui oleh Perwana. Dan, dalam rapat koordinasi ini juga sudah kita dengar kok bahwa seluruh perangkat nagari se Kabupaten Agam yang berjumlah lebih dari 1500 orang ini siap melakukan demo besar-besaran apabila persoalan ini tidak juga dapat diselesaikan oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Agam, namun tentunya Kita menunggu dulu apa hasilnya nanti setelah audiensi yang dilakukan oleh Perwana Agam dengan Bupati dan Sekda Kabupaten Agam terjadi,” ungkapnya mengakhiri. (Jhon)
Discussion about this post