Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Sidang yang digelar pada Rabu (28/5) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama 21 Anggota DPRD lainnya.
Sidang paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly S.Psi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang sebelumnya sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Lebih lanjut, Anton Yondra sampaikan untuk pandangan umum fraksi disampaikan 8 fraksi yaitu Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan, Fraksi Ummat Golkar oleh Masnefi, Fraksi PKB oleh Zaiful Imra, Fraksi PAN oleh Felly Endra, Fraksi Nasdem oleh Khairul Abdi, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi dan Fraksi PKS oleh Jamal Ismail.
Selanjutnya, dalam penyampaian masing-masing fraksi menyoroti Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, delapan fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2024, namun mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hal lain yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.
Dalam sidang itu juga mengharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik Pemerintah Daerah, juga memperhatikan SDM pegawai dan melengkapi fasilitas dalam menunjang bidang pekerjaan, sampai juru bicara Fraksi Ummat Golkar Masnefi.
Lebih lanjut, untuk mencapai visi dan misi kepada daerah tentunya pejabat yang punya kompetensi dan integritas yang tinggi, untuk itu fraksi Ummat Golkar mengharapkan kepada daerah untuk mengangkat pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Selain itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat melalui juru bicara Asrul Jusan menanggapi terkait laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, untuk lebih lanjut akan menjadi bahan bersama untuk dibahas pada tingkat Pansus, Komisi dan Bapemperda sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara jamal Ismail menyampaikan terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah, ini merupakan persoalan krusial untuk penanganannya, untuk itu Fraksi PKS mengharapkan meningkatkan sarana dan prasarana yang didukung dengan peningkatan anggaran ke depannya. (Spa)
Discussion about this post