Reportaseinvestigasi.com,Kabupaten Tangerang,- Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI mengadakan sarasehan Kode Etik Ukhuwah Islamiyah Bidang Politik Apada (30/3/2022) dengan melibatkan ormas Islam, ormas pemuda Islam, organisasi mahasiswa Islam dan ormas wanita islam.
Dalam kegiatan tersebut KH Arif Fahrudin (Wakil Sekjend MUI) menyampaikan MUI sebagai payung besar umat Islam harus peduli dengan politik tapi bukan politik praktis. Politik MUI adalah politik keumatan yang memperjuangkan kepentingan umat. Selain itu dalam pertarungan kekuasaan seringkali tensi tinggi dan MUI berperan sebagai pendingin.
“MUI bisa berperan menjadi jembatan atas kepentingan semua kelompok sehingga yang hadir adalah politik yang bermartabat. Untuk itu MUI sedang menggagas kode etik ukhuwah islamiyah bidang politik yang bisa menjadi pegangan bagi pelaku politik dan umat” Tuturnya
Sementara Eep Syaifullah Fatah selaku narasumber menyampaikan tensi politik menjelang pemilu selalu tinggi dan mencuat politik identitas untuk itu MUI bisa menjadi pendingin tensi politik. “MUI dengan legitimasinya bisa membentuk desk pemilu 2024 yang fungsinya monitoring, advokasi, dan evaluasi” Usulnya.
Prof Masri Mansoer menyampaikan Umat Islam sebagai pemilih terbesar harus menjadi qudwah dalam politik.
Sarasehan ini untuk merumuskan kode etik ukhuwah islamiyah bisang politik dengn menampung masukan dari ormas Islam.
Red/Ammar
Discussion about this post