BOGOR — Menjelang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar menggelar diskusi tentang strategi daerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan serta pengendalian inflasi.
Diskusi tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; Ketua DPRD Sumbar, Muhidi; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; Kajati Sumbar, Muhibudin S.H., M.H; Dankodaeral II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung; serta Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin.
Selain itu, juga hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemrov Sumbar di antaranya, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Zakri; Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi; Kasat Pol PP, Irwan; Kepala Dinas Pangan, Iqbal Ramadipayana; Kepala Dinas Perhubungan; Dedi Diantolani; Kepala BPBD, Era Sukma Munaf; Kepala Dinas Perindag, Novrial, Kepala Badan Kesbangpol, Mursalim; Kepala Dinas Perkimtan, Ardiansyah; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; Kepala Biro Perekonomian, Kuartini Deti Putri; Kepala Biro Kesra, Edi Dharma.
Dalam diskusi tersebut Gubernur Mahyeldi menegaskan, penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Terutama ditengah upaya pemulihan pascabencana dan jelang hari besar keagamaan seperti Ramadhan dan Idul Fitri.
“Stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi adalah fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang selalu mengingatkan agar seluruh pihak pro aktif dalam menjaga itu di daerahnya masing-masing,” tegas Gubernur Mahyeldi saat memimpin diskusi di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & Golf, Bogor, Minggu malam (1/2/2026).
Ia menyampaikan, Pemprov Sumbar secara konsisten terus berupaya memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah. Salah satunya itu dilakukan dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga, terutama pada komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi.
“Sumbar memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Karena itu, kebijakan dalam pengendaliannya juga harus disesuaikan. Untuk itu, perlu dukungan lintas sektor, termasuk Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana menjelaskan secara umum ketersediaan pangan di Sumbar berada dalam kondisi aman. Namun demikian, beberapa komoditas seperti jagung, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng perlu mendapat perhatian melalui langkah antisipatif, termasuk penguatan cadangan pangan, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin mengingatkan agar Pemerintah Daerah menfokuskan program pengendalian inflasi di pusat-pusat perdagangan utama di Sumbar, seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya. Sebab, pergerakan harga di wilayah tersebut sangat memengaruhi tingkat inflasi regional.
“Selain pengendalian di sektor wilayah. Pengendalian juga perlu dilakukan terhadap komoditas penyumbang inflasi musiman seperti cabai merah, volatilitas harganya sangat dinamis karena dipengaruhi oleh siklus produksi dan panen,” ucap Nurul Hasanudin
Diskusi Forkopimda tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta memastikan Sumbar berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan penyampaian Gubernur bersama Forkopimda Sumbar saat mengikuti Rakornas bersama Presiden yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri di Sentul Internasional Convention Center (SICC) pada Senin (2/2) nanti. (adpsb/bud)
Discussion about this post