Dharmasraya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum memiliki tugas dan fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, maka dari itu untuk menjalanan fungsi tersebut wakil rakyat ini mendapat fasilitas negara berupa gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dan fasilitas lainnya yang kalau dijumlahkan nilainya miliaran rupiah.
Di Kabupaten Dharmasraya, wakil rakyat ini dinilai belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik atau belum pro terhadap kepentingan rakyat. Semua terbukti dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja wakil rakyat ini.
Beberapa waktu lalu sejumlah pekerja perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Dharmasraya mendatangi kantor DPRD setempat bertujuan meminta DPRD memperjuangkan upah dan hak-hak buruh yang dikebiri pihak perusahaan tempat mereka bekerja.
“Tolonglah bapak bapak dewan yang terhormat turun ke lapangan agar tahu kondisi para buruh,” ungkap Ketua DPD KSPSI Dharmasraya, Firnaldi Rais dengan harapan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh anggota DPRD berjumlah sebanyak 30 orang.
Di sisi lain, pemegang amanah rakyat ini acap pula keluar daerah dengan alasan kunjungan kerja, sharing informasi, bimbingan teknis dan lain sebagainya, yang pasti menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Sementara untuk anggaran lain dikesampingkan dengan alasan keuangan daerah minim lantaran pandemi Covid-19.
Dalam satu bulan, wakil rakyat ini pergi keluar daerah dua kali sampai tiga kali. Sekali kunjungan kerja menghabiskan waktu lima hari perjalanan dinas. Pembiayaan satu orang anggota dewan mencapai Rp 2 juta dalam satu hari satu malam. Dana Rp 2 juta tersebut belum termasuk uang BBM kendaraan.
“Untuk biaya harian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) satu orang anggota dewan sebesar Rp 400 ribu,” terang Sekwan DPRD Dharmasraya, Syamsuardi saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut Sekwan, anggaran sebesar itu sangat kecil bagi seorang wakil rakyat. Anggota dewan mengeluh dengan kondisi tersebut. Mau tidak mau, meski dalam kondisi mengeluh, demi kepentingan orang banyak tetap juga dilakukan kunjungan.
“Sebenarnya dana yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semua demi tugas,” kata Syamsuardi. (Tim)
Discussion about this post