Mengawal 100 Hari Kinerja Kapolri Jendral Polisi Lystio Sigit Prabowo

Reportase investigasi .com
Forum Wartawan Jakarta disingkat FWJ mengadakan Acara Peluncuran Perdana Panel Diskusi Mingguan Gedung Dewan Pers Selasa ( 09/2) di Kantor Koperasi Wartawan Reformasi Indonesia (Kowari) di Gedung Dewan Pers Jln Kebon Sirih Jakarta. Panel Diskusi rutin diadakan setiap minggu dengan mengambil tempat issu agenda berbeda.

Dalam peluncuran diskusi oleh PWJ mengambil tema  ” Mengawal 100 Hari Kini Kerja Jenderal Polisi Lystio Sigit Prabowo dengan pembicara ;Nata S Pane Ketua Institut Polisi Watch (IPW), Kurniawan Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia( MAKI) .Dalam dialog interaktif itu, berbicara juga Robinson Togap Siagian adalah satu pelaku sejarah pers reformasi , kedaulatan pers , kebebasan pers yang masih hidup menjabat Ketua Umum Organisasi Bantuan Hukum Yay LBH Pers Indonesia- Pemred Kantor Berita Koran Indonesia Raya- Kantor Berita Korando Digital, serta Opan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta( FWJ).

Pertemuan ini sangat menarik karena membicarakan , mengkaji figur seorang Jenderal Nasrani Lystio Sigit Prabowo yang sebelum dilantik oleh Joko Widodo Presiden RI mendapat penolakan dari kaum sektarian, suara miring oknum oknum elit organisasi diantaranya Majelis Ulama Indonesia( MUI).

Hal itu diakui oleh Nata S Pane Ketua IPW , selain penolakan oleh elit elit orpol, ormas, dan lsm , figur jenderal polisi muda mantan ajudan dianggap mengkuatirkan kalangan tertentu, karena belum ada prestasi menonjol baik saat menjabat Kapolda Banten, Kadiv Propam, dan Bareskrim yang hanya beberapa bulan.
Kecuali track rekord saat Kapolres Solo.

Nata S Pane pengamat kepolisian melihat sisi lain, ributnya bukan hanya faktor issu ras  pengangkatan jenderal polisi lulusan Akademi Kepolisian( Akpol) Tahun 1991,  melangkahi beberapa angkatan seniornya seperti halnya Tito Karnavian yang sukses.

Bagi Nata S Pane menyoroti janji revolusioner yang tak jelas bagaimana visi, misi program detailnya ; pradigma menejemen digital, penghilangan budaya tilang, polisi sektor pembina kamtibnas, mentutaskan birokrasi, serta menata ulang penempatan ratusan jenderal, pemberdayaan anggaran, serta moratorium beberapa tahun semua lembaga pendidikan informal.

Jumlah jenderal terlalu banyak menyedot anggaran APBN ,salah satu lembaga negara yang kegemukan, kurang lincah bergerak .
65 % dana rakyat ini digunakan hanya untuk sektor belanja negara membiayai gaji, fasalitas sarana prasarana, rumah, peralatan, operasional
Sementara penyelesaian kasus hanya 25 % setiap tahun.

JENDERAL BAYANGKARA MAHAPATI GAJAH MADA ERA DIGITAL

Dalam pertemuan itu, Robinson Togap Siagian Pendiri Majelis Pers Indonesia( MPI), sebuah wadah pelaku sejarah pers reformasi ( 98) yang sekarang MPI itu dipinpin oleh Lemens Kondongan Ketua Kowari melihat sisi lain pengangkatan Lystio Sigit Prabowo jenderal berfostur muda adalah strategis, visioner dalam politik geopolitik negara kebangsaan.

Institusi kepolisian Polisi Republik Indonesia ( Polri) adalah pewaris Gajah Mada Mahapati negara kebangsaa Mojopahit, yang sukses mengamankan wilayah nusantara( kepukauan) dari Madaskar, Thailand, Papua. Sebagaimana terpatri pada patung Bayangkara Gaja Mada berdiri kokoh, kuat , besar megah di depan markas besar, Mabes Polri Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan.

Kalau dilihat dari visi misi program yang dipaparkan Solystio Sigit Prabowo dalam  uji kelayakan pada Rapat Paripurna DPRRI sebagaimana dipaparkan Ir Nata S Pane sungguh menyenangkan rakyat, khususnya kaum minoritas janji keamanan negara kondusif.” Diinpikan tidak gombal, janji angin surga,” canda Nata Sitorus Pane.

Joko Widodo Presiden RI mengingkan sosok Sigit Prabowo bisa meneladani, meneruskan patriotisme Gajah Mada membangun kekuatan bayangkara untuk mempersatukan rakyat negara bangsa.

Saat Gajah Mada sukses menjadi panglima kerajaan Mojopahit , semasa dengan kepeminpin Imam Besar Pujangga Mpu Tantular yang menulis buku Negarakartagama; Nusa, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. Nusa bangsa yang berada antar pulau, dogma pancasila; lima pantangan moral, serta berbeda suku, keyakinan, kedudukan tapi satu bangsa.

Paling tidak bisakah Jenderal Kristen Lystio Sigit Prabowo bisa mengikuti jejak keteladan pendahulunya; Ispektur Polisi
Mohamad Jassin , RS Soekanto, Sugeng.Jenderal kebangsaan Indonesia yang bisa mendampingi Soekarno- Muhammad Hatta dalam keadaan negara RI menghadapi keadaan darurat ; transisi kekuasaan dari kolonial Belanda dan Jepang, revolusi, serta masa melaksanakan penyerahan kekuasaan dari Belanda – ke Republik Indonesia dalam sistem Republik Indonesia Serikat.

Joko Widodo Presiden RI tidak sekedar menugaskan Jenderal Kristen Lystio Sigital Prabowo hanya sekedar menghapus tilang untuk mengabil hati rakyat, mengubah tugas dan fungsi polisi sektor yang tidak mengurus penyisikan(projustisia) tapi ada yang lebih mendasar.
Negara Republik Indonesia sedang berada dalam instablitas politik, karena adanya gerakan pembangkangan, gerakan mengubah ideologi negara dan sistem pemerintahan.

Beberapa wilayah kepolisian ; Jakarta, Banten, Sumbar, Yogyakarta, Sumut , Riau, Sulawesi Tengah Poso Jabar- Depok , DLL daerah merah kasus intoleran.Kasus zilbasasi,terbaru uang dinar di Kampung Turki Depok, Bekasi, Yogya, Dll.

Menurut Badan Intelijen Negara( BIN) menyajikan penyilidikan;35 %  kampus kampus, khusus kampus besar terpapar radikalisme, teroris.
Juga birokrasi banyaknya Aparatur Sipil Negara( ASN), BUMN, BUMD berafialisasi dengan organisasi terlarang; HTI, FPI,Dll.

Joko Widodo Presiden RI mengingin kepolisian masa Lystio Sigit Prabowo tidak menjadi penjaga harta , aset BUMN, BUMD seperti opas polisi keamanan orang orang kaya zaman Kerajaan Kristen Belanda.

Demikian pula polisi masa depan Indonesia bisa memberikan pelayananan kepolisian masyarakat secara adil, jangan menjadi model prajurit Jepang patuh dalam segala hal; setoran, upeti, kolusi, dll.

Diharapkan Kepolisian Republik Indonesia dapat kembali kepada jatidiri bayangkara, polisi rakyat sejak dicanangkan pada 1 Juli , sebagai Hari Raya Bayangkara Pertama Oleh Amir Syarifoedin Harahap Perdana Menteri RI Nasrani Pertama melalui penetapan Soekarno Presiden RI Tahun 1946 No.11/ SD di ibukota RI Yogyakarta.

Jenderal Polisi Lystio Sigit Prabowo Kepala Polisi Republik Indonesia dapat meniru Jenderal Kristen TNI Maraden Panggabean Alm Menhankam Panglima, Jenderal Nasrani Benny Murdani Katolik Menhankam Panglima TNI dapat menghantar Jenderal Bintang Lima Soeharto berkuasa 32 Tahun; berhasil kantibnas masa waktu panjang , pembangun gemaripah , menegakan ideologi Pancasila, Wawasan Nusantara, Bhineka Tunggal , swasembada beras, dll
Khususnya melibas habis radikal, teroris, memaksa Abu Sungkar, dan Abu Bakar Basyr Imam Jemah Islamiah ISIS Asia Tenggara  terpaksa terbirit birit melarikan diri, terasing di luar negeri.

Dengan prestasi demikian diharapkan  Jenderal Polisi Lystio Sigit Prabowo Kepala Plisi RI akan jadi sosok teladan Maha Patih Gajah Mada Era Digital membangun keamanan negara, sekaligus mempersatukan rakyat Indonesia dalam bingkai Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Polisi Mengayomi Rakyat dalam segala hal.Merdeka.

Red*