Arosuka – Bupati Solok resmi dilantik dan dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (17/7). Sedangkan Ketua Umum APKASI dijabat oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi.
Amanah ini menjadi momentum baru bagi Bupati Jon Firman Pandu untuk menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama memperjuangkan kepentingan daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara merata.
Usai dilantik, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa jabatan baru ini bukanlah simbol prestise pribadi, melainkan amanah dan peluang strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam pembangunan nasional.
“Ini bukan soal gelar, tapi soal tanggung jawab untuk memastikan daerah-daerah seperti Solok mendapatkan perhatian dan anggaran yang adil dari pusat,” ujar Jon Pandu.
Lebih lanjut Bupati Jon Firman Pandu menilai APKASI harus menjadi lebih dari sekadar wadah seremonial. Ia menargetkan organisasi ini menjadi ruang kolaboratif yang konkret, tempat antar-kabupaten saling berbagi inovasi, mulai dari digitalisasi layanan publik, penguatan pertanian, hingga promosi pariwisata.
“Replikasi inovasi adalah jalan tercepat memajukan daerah tanpa mengulang dari nol. APKASI bisa jadi lokomotif kemajuan jika dikelola dengan strategi dan keberanian,” tambahnya.
Bupati Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa posisinya di APKASI akan langsung memberi dampak pada masyarakat Solok, terutama dalam memperjuangkan anggaran, memperluas jaringan program pembangunan, dan memperkuat posisi nagari sebagai pusat kekuatan daerah.
“Ini bukan sekadar menambah nama jabatan. Ini tentang bagaimana nagari-nagari khususnya di Kabupaten Solok bisa lebih maju karena akses ke pusat makin terbuka,” tegasnya.
Sebelumnya Mendargi Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, Ia menyambut baik pengukuhan Dewan Pengurus APKASI masa bakti 2025-2030. Ia pun berharap Asosiasi tersebut menjadi wadah aspirasi bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan persoalan daerah kepada pihak terkait. Ia menyarankan agar Bupati yang tergabung dalam APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait, sehingga bisa menginventarisir permasalahan maupun persoalan yang perlu diselesaikan.
“Kami juga mendorong para Bupati yang tergabung ke dalam APKASI untuk turut mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk optimalisasi BUMD,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliayana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan para pejabat kementerian/lembangan dari seluruh Indonesia. (Cha)
Discussion about this post