Bukittinggi — Kunjungan kerja atau reses anggota DPR/DPRD sebagai bagian dari tugas para wakil rakyat isirahat melaksanakan sidang. Intinya untuk menjemput aspurasi masyarakat atau konstituen pada daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Mengingat kegiatan ini sebetulnya cukup penting, seyogyanya setiap reses anggota DPRD banyak dihadiri oleh konstituen, terutama tokoh masyarakat dan mewakili organisasi sosial kemasyarakatan.
Apalagi kalau dihitung dari jumlah pemilih yang ada pada satu Dapil. Contohnya di Dapil I kota Bukittinggi pada kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) sampai puluhan ribu.
Kenyataan yang terjadi pada reses gabungan anggota DPRD, Kamis (2/12) tadi, jumlah tokoh masyarakat yang hadir bisa dikatakan sepi. Deretan kursi yang ada di bawah tenda di halaman kantor Camat MKS, banyak yang kosong.
Padahal reses itu dihadiri oleh sembilan dari 11 orang anggota DPRD Kota Bukittinggi, karena dua orang lagi, H. Syafril dan H. Ibrayaser, melaksanakan di tempat berbeda.
Bahkan terlihat, jumlah pengunjung pasa reses H. Syafril di kelurahan Garegeh, lebih banyak dibandingkan pengunjung di halaman kantor Camat MKS .
Apa yang menyebabkan pengunjung reses mulai sepi, Dt. Pado Basa, ketua LKAM kecamatan Guguakpanjang, di halaman kantor camat pada kegiatan yang sama dengan keras mengkritik.
“Kedatangan pemuka masyarakat dan konstituen yang butuh biaya dan meninggalkan pekerjaan, seharusnya dibayarkan biaya transportasi,” tukasnya.
Tokoh dari kelurahan Auatajungkang Tangahsawah ini juga menyayangkan, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat hampir tidak pernah direalisasikan .
Apalagi usulan atau pertanyaan yang disampaikan wakil rakyat itu, seharusnya disalurkan kepada SKPD terkait lebih banyak dijawab sendiri oleh anggota DPRD,
Disebabkan kenyataan seperti itulah sejumlah masyarakat tidak heran bila mempertanyakan masih atau tidaknya reses bagi anggota dewan itu dilaksanakan.
Dan tidak salah pula bila masyarakat lain berucap “bosan ah”, mengikuti reses yang menghabiskan dana cukup besar. Kalau masyarakat merasa tidak perlu lagi, tentu saja anggota DPR/DPRD tidak akan menerima pula dana reses yang jumlahnya juga tidak sedikit. (Pon)
Discussion about this post