Padang — H. Muhammad Nurnas, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 3 periode dari Fraksi Demokrat sangat menyetujui proyek pembangunan jalan tol ruas Padang Pariaman – Pekanbaru. Dia berharap pembangunan tol ini segera rampung.
Sejumlah solusi alternatif pun diberikan politisi Partai Demokrat Sumbar ini untuk mengantisipasi masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol. Terutama bagi pedagang yang berjualan di sepanjang jalan reguler.
“Dampak negatif pembangunan tol pasti ada imbasnya pada masyarakat-masyarakat tertentu. Tapi sisi positifnya, jika dibandingkan dengan hasil dari pembangunan tol ini jangka panjang, dimensinya akan sangat luas,” sebut Nurnas.
Selain efisiensi waktu, bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa, dengan adanya tol Padang Pariaman – Pekanbaru akan menggairahkan tingkat perkenomian.
Menurut Nurnas, bagi pelaku usaha waktu adalah segalanya. “Dengan adanya tol ruas Padang – Pekanbaru akan menghemat waktu. Biasanya sampai 8-9 jam ke tujuan, sekarang dengan tol bisa 3 jam. Waktu tidak terbuang, biaya transportasi dan akomodasi juga turun,” ucap politisi senior Partai Demokrat ini.
Tak ketinggalan sektor pariwisata Sumatera Barat yang sekarang ini lagi masif digalakan Pemprov Sumbar. “Nah, kalau ekonomi sudah meningkat. Maka lapangan kerja juga akan tercipta,” terangnya.
Di lain hal, Nurnas juga menyikapi permasalahan yang muncul terhadap pembangunan jalan tol, seperti pedagang di jalan regular yang terkena imbas. Menurut Nurnas, di sanalah peran antar pemerintah daerah untuk saling berkoordinasi dengan membuat regulasi yang solutif.
“Kalau untuk ganti rugi lahan mungkin sudah ada aturan mainnya. Seperti PT HK membuat sistem sewa bagi lahan masyarakat yang terkena pembangunan, sebelum ganti rugi lahan didudukan pencairannya,” sebutnya.
Sedangkan untuk pedagang yang punya usaha di sepanjang jalan reguler yang terdampak imbas dari pembangunan tol, tukuk Nurnas lebih lanjut. Makanya harus ada regulasi dari pemerintah daerah agar masyarakat pedagang tadi usahanya tidak mati.
“Buat seperti subsidi silang. Bagaimana jalan reguler itu tetap dilalui pengendara. Contoh dengan meningkatkan sektor kepariwisataan. Jadikan jalan itu untuk akses daerah pariwisata atau yang berpotensi untuk mengangkat pendapatan daerah lainnya, supaya pedagang di jalan reguler itu usahanya tidak gulung tikar,” jelas mantan Ketua LPJK Sumbar ini. (Idm)
Discussion about this post