Jakarta – Di tengah upaya pemerintah daerah mempercepat industrialisasi sektor pertanian, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengayunkan tangan melangkah ke Jakarta. Rabu, 29 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu Annisa bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Abdul Roni Angkat, membicarakan arah baru penguatan sektor perkebunan. Ia adalah sektor yang selama ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi rakyat dibumi mekar itu.
Pertemuan itu bukan hanya sekadar seremonial birokrasi. Di tangan Annisa, enam agenda strategis disodorkan dengan detail, mulai dari rencana pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS), percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Tak hanya itu sampai ke pengembangan kopi rakyat seluas dua ribu hektare. Semua dirancang untuk satu tujuan untuk meneguhkan Dharmasraya sebagai sentra perkebunan berdaya saing di Sumatera Barat.
Annisa datang dengan agenda besar yaitu bergerak untuk membangun dari hulu ke hilir serta memastikan nilai tambah sawit yang tidak lagi keluar dari daerah. Salah satu rencana yang disorot adalah pendirian pabrik kelapa sawit baru yang diusulkan mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pemkab kini tengah menyiapkan proposal lengkap beserta data teknis pendukung. Jadi tak hanya bergantung pada BPDPKS, Annisa juga membuka ruang kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk mempercepat realisasi pembangunan pabrik tersebut.
“Kami ingin petani tak sekadar menjual TBS (tandan buah segar), tapi ikut menikmati nilai tambah dari proses pengolahan itu,” ujar Annisa sambil menyakinkan.
Langkah itu dinilai krusial mengingat sebagian besar masyarakat Dharmasraya hingga saat ini bergantung hidup dari hasil sawit. Dengan adanya pabrik di tingkat daerah, rantai pasok bisa lebih efisien, lapangan kerja terbuka, dan pendapatan petani lebih meningkat.
Dalam pertemuan tersebut, Annisa juga membawa usulan pembaruan data program PSR berdasarkan umur tanam. Targetnya, minimal 1.000 hektare per tahun. Bagi Annisa, data akurat menjadi kunci agar program peremajaan sawit tidak salah sasaran. “Kita ingin PSR berjalan lebih tepat guna dan langsung meningkatkan produksi,” katanya.
Selain itu, ia menyerahkan surat resmi terkait SK Menteri ATR/BPN mengenai perpanjangan HGU di sejumlah wilayah Dharmasraya. Dokumen tersebut akan ditelaah lebih lanjut oleh Ditjen Perkebunan, agar pengelolaan lahan bisa berlanjut tanpa menabrak regulasi.
Bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu juga tak lupa menyoroti pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan. Ia mengusulkan program pelatihan, peningkatan sarana-prasarana, hingga bantuan pupuk melalui BPDPKS.
Namun, Dharmasraya tak hanya bertumpu pada sawit. Dalam pembicaraan itu, Annisa mengajukan proposal pengembangan kopi rakyat seluas 2.000 hektare. Program ini dirancang dalam bentuk bantuan bibit dan pendampingan teknis, bagian dari strategi diversifikasi ekonomi tani. “Kopi bisa menjadi komoditas baru yang memperluas basis ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat menyambut baik seluruh usulan tersebut. Ia menilai Dharmasraya memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan perkebunan rakyat yang modern dan inklusif.“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat, sektor perkebunan Dharmasraya bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ucapnya.
Pertemuan di Jakarta itu menandai arah baru bagi Dharmasraya. Dari meja rapat kementerian, Annisa membangun strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi yang berbasis perkebunan, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Di tengah gempuran isu global soal keberlanjutan dan nilai tambah industri sawit, langkah Dharmasraya bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa pembangunan ekonomi yang ada di daerah tak harus menunggu investor besar, tapi bisa dimulai dari keberanian menyusun strategi dan keberpihakan pada petani. (feri)
Discussion about this post