Padang Pariaman — Kendati Pemkab Padang Pariaman telah melakukan konferensi pers, Rabu (10/6) di ruangan Media Center Humas Padang Pariaman, guna meluruskan pemberitaan yang mempertanyakan penyaluran BLT yang berasal dari dana APBD Padang Pariaman yang hingga sekarang belum disalurkan, serta terkait pemotongan anggaran ADD sebanyak 10 persen dari 103 nagari.
Meski demikian, Pemkab Padang Pariaman tetap saja tidak bergeming. Tidak ada jawaban pasti dari ketiga narasumber tersebut menjelaskan kemana dan di rekening siapa dana pemotongan ADD itu diletakkan. Lain ditanya, lain pula dijawab alias mengambang dan tidak substansial.
Ya, konferensi pers yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Syafriwal, Plt. Kepala BPKD Armeyn Rangkuti, dan Kepala Dinas PMD Erman sebagai narasumber, sangat disayangkan tidak mampu menjawab pertanyaan wartawan, tentang berapa besaran anggaran yang dipotong Pemkab Padang Pariaman dari alokasi dana desa (ADD) yang diperoleh sebanyak 10 persen itu.
Selain itu, diketahui, dari pemberitaan sebelumnya, adapun dana ADD yang dipotong 10 persen oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut tidak jelas rimbanya. Belum lagi dana yang digadang-gadang sebanyak 75 miliar yang katanya sudah dianggarkan Pemkab Padang Pariaman untuk penanganan Covid-19, juga tidak jelas peruntukannya.
Pasalnya, anggota DPRD Padang Pariaman pernah mempertanyakan kemana dibelanjakannya dana 75 miliar untuk penanganan Covid-19 sewaktu hearing dengan eksekutif belum lama ini. Namun lucunya, Plt. BPKD Armeyn Rangkuti menjawab asal ‘nyeleneh’. Ia berujar, bahwa dana tersebut dipakai untuk gaji dewan karena kas kosong.
Alangkah teramat sangat disayangkan akibat ketidaktauan ketiga narasumber tersebut menjawab pertanyaan media, sehingga isu adanya indikasi dana ADD yang dipotong 10 persen oleh Pemkab Padang Pariaman tersebut, kian berkembang. Ali Mukhni harus bertanggungjawab. Sebab sampai saat ini pun. Kas Pemkab Padang Pariaman terhitung masih kosong.
“Soal itu saya tidak tau. Mungkin pak Erman bisa menjelaskan karena saya baru di BPKD,” elak Armeyn.
Sementara, Erman yang diharap mampu menjelaskan dimana dan berapa besaran dana yang terkumpul dari pemotongan ADD, malah berkelit-kelit. Erman malah menjawab lain. “Dana BLT DD sudah disalurkan 90 persen. Akumulasi BLT yang sudah disalurkan dari APBN pusat, APBD propinsi dan APBNag menyentuh 50-60 masyarakat miskin. Untuk Dana Desa dipotong 25-30 persen untuk BLT DD,” katanya mengambang.
Padahal, perkiraan media dari pemberitaan sebelumnya, mengestimasikan dana yang terkumpul dari pemotongan anggaran ADN sebanyak 10 persen itu, tidak jelas kemana rimbanya. Serta kapan disalurkannya BLT dari APBD Padang Pariaman pun, belum dapat dipastikan oleh ketiga narasumber itu. (IDM)
Discussion about this post