PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memastikan seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar berkomitmen menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan itu ia sampaikan saat digelarnya Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar di Hotel Mercure Padang, Selasa (14/01/2025).
Hadir dalam FGD tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran Asisten Setdaprov dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
“Pertama yang kita tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD terkait di Pemprov Sumbar bersemangat dalam menyukseskannya,” ujar Gubernur.
Untuk diketahui, Pemprov Sumbar telah berpengalaman memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar, yang tentu nanti akan disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, kata Gubernur, semakin menguatkan keyakinan pihaknya untuk menyukseskan program MBG di Sumbar.
Ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan, sambungnya, adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar. Sembari itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.
“Bahkan kita bisa libatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” ujar Gubernur lagi.
Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.
“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.
Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh Kementerian sudah “dikondisikan” untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.
“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucap Nyoto lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.
“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.
Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan. “Inti dari suksesnya program ini tentu pada kepedulian kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya. (adpsb/isq)
Discussion about this post