Bukittinggi — Pergantian jabatan Herman Syofyan, SE, sebagai ketua DPRD Kota Bukitttinggi, memang banyak memunculkan interpretasi, tidak hanya dari internal partai Gerindra,namun juga bagi berbagai kalangan di Kota Wisata ini.
Sebagai pemenang Pemilu Legislatif pada dua priode terakhir di Bukittinggi, partai besutan Menhan Prabowo Subianto ini sesuai ketentuan berlaku berhak menunjuk kadernya sebagai ketua DPRD.
Setelah jabatan ketua yang sebelumnya dijabat oleh Beni Yusrial, dari hasil Pileg 2019 lalu menempatkan Herman Syofyan sebagai ketua, kader senior dan termasuk pengurus periode pertama partai Gerindra Kota Bukittinggi.
Maka sangat wajar bila kader yang mengaku sudah cukup lama kenal dekat dengan Prabowo dan ikut dalam berbagai organisasi yang pernah dibentuk mantan Danjen Kopassus, termasuk sasaran silat Satria Muda Indonesia (SMI).
Belun genap dua tahun menjabat ketua DPRD, bagi sejumlah internal kader dan masyarakat, tuba-tiba jabatan prestisius ini digantikan kembali oleh Beni Yusrial yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Fraksi Gerindra di DPRD Bukittinggi.
Surat pergantian dari DPP Gerindra tertanggam 31 Mei 2021 tersebut, disampaikan oleh pengurus DPC Gerindra kepada Sekretariat DPRD Bukittinggi, Jumat (23/7) siang kemaren lalu.
Surat yang segera menjadi serbuan awak mecia di daerah ini, ketika dikonfirmasikan kepada Herman Syofyan, meski mengakui sudah tahu namun sampai saat ini belum menerima termbusan sebagaimana tertera dalam surat dimaksud.
Selaku kader yang loyal kepada partai dan Prabowo, Herman mengaku menerima putusan itu, sebagai sebuah kebijakan yang sudah dibuat dan diturunkan oleh DPP.
“Sebagai kader yang sudah sejak awal menjadi pengurus DPC Gerindra Kota Bukittinggi, saya menerima keputusan penggatian jabatan ketua DPRD,” jelas Herman saat “ditodong” sejumlah awak media di Jl. Teuku Umar, Benteng, Bukittinggi.
Namun ketika ditanya apakah dirinya pernah dipanggil baik oleh ketua atau pengurus DPC Gerindra Kota Bukittinggi, DPD Sumbar atau DPP sendiri, Herman menegaskan tidak ada.
Begitu pun apakah dirinya pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran ketentuan partai,Herman juga mengaku tidak. Prosedur yang seyogyanya dilakukan oleh lembaga atau organisasi apapun.
Herman hanya mengaku pernah dipanggil oleh ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi, H. Erman Safar. Pemanggilan itu sama sekali tidak membicarakan masalah pergantian ketua DPRD, namun hanya masalah teknis, mengantarkan surat DPP ke DPRD yang tentu saja ia tolak.
Hanya saja, ketika ditanya bagaimana pandangan Herman Syofyan secara pribadi, selaku tokoh masyarakat dan seorang pemuka kaum atau “Datuak”, ia mengaku merasa telah dizalimi.
Lalu bagaimana tindakannya secara pribadi, Herman mengaku akan melakukan langkah-langkah pemulihan nama baik, tanpa berefek kepada partai besar ini.
Lebih dari itu, Herman meminta kepada para kader partai Gerindra dan para simpatisannya untuk tidak melakukan reaksi sehingga sampai menimbulkan gejolak.
“Sesuai aturan dan mekanisme partai, keputusan itu saya pulangkan sepenuhnya keoada pimpinan, dan secara pribadi, ahan menjadi tiga pribadi saya pula. Yang jelas jangan sampai merusak nama partai dan menimbulkan gejolak,” himbau Herman. (Pon)
Discussion about this post