Padang — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi bersama walikota dan bupati beserta jajajan Forkopimda se-Sumbar, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan ke seluruh bupati/walikota se-Sumbar di The ZHM Premiere Padang, Jumat (12/8/2022).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan tujuan dari rakornas ini untuk mendorong pemerintah daerah untuk merealisasikan APBD baik dari sisi anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.
“Kita berharap dengan adanya rakornas ini tiap daerah, belanjanya naik serapan anggarannya juga naik. Trend belanja secara nasional di awal tahun ini cenderung kecil, begitu juga dari sisi pendapatan,” ujar Agus.
Fatoni juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar dalam realisasi pendapatan yang cukup baik yaitu mencapai 59,35 persen. Realisasi pendapatan yang tertinggi diraih oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
“Kepercayaan ini menjadi penambah semangat dan motivasi bagi kami di Sumbar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” kata gubernur.
Gubernur juga menyinggung terkait pembangunan daerah di Sumbar, yaitu tanggungan PPPK dibiayai oleh pemerintah daerah, menurut Gubernur pemerintah pusat juga turut andil dalam hal ini agar anggaran di daerah dapat fokus untuk membiayai perekonomian di daerah.
“Kita di daerah sangat membutuhkan dukungan oleh pusat dalam menggerakkan pembangunan. Apalagi dengan tambahan PPPK ini sangat memberatkan daerah-daerah terutama di Sumbar. Penambahan PPPK memang berdampak positif dalam rangka membantu pekerjaan pemerintah di birokrasi, namun disamping itu juga PPPK memberikan efek negatif yaitu menggerus pembiayaan anggaran di daerah,” ungkap gubernur.
Disamping itu juga gubernur mengusulkan sembilan proyek prioritas kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Proyek tersebut berdasarkan permasalahan dan kebutuhan di Sumatera Barat, yaitu pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung -Teluk Tapang, pembangunan kapal penyeberangan perintis Kepulauan Mentawai, pembangunan jalan Padang Aro – Lubuk Malako, Lubuk Malako – Abai Sangir, Abai Sangir – Sei Dareh.
Selanjutnya, pembangunan Flyover I sitinjau lauik, pembangunan jalan pasar baru Alahan Panjang, penyusunan Detail Engineering Design (DED) akses Teluk Tapang ke Sumatera Utara, serta percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. (Via/MMC)
Discussion about this post