Pariaman — Saat ini Pemko Pariaman tengah gencar-gencarnya menggalakkan kegiatan gotong-royong alias non budgeter dalam pembukaan lahan untuk peningkatan akses jalan di seputar wilayah tengah, timur dan utara Kota Pariaman.
Menurut Walikota Pariaman, Genius Umar, pembukaan lahan untuk peningkatan akses jalan penting untuk pengembangan wisata Kota Pariaman.
“Akses jalan di tepi pantai ini akan sangat menunjang bagi pariwisata yang ada di Kecamatan Pariaman Utara ini, di mana jalan dari Pantai Manggung sampai Pantai Belibis Padang Birik Birik yang berada di kawasan tepi pantai ini, akan tersambung satu dengan lainnya, sehingga akan memunculkan destinasi wisata baru di Kota Pariaman,” ujar Walikota Pariaman, Genius Umar ketika memimpin Goro bersama di kawasan tersebut, Rabu (2/2) seperti yang disampaikan Padangtime.com.
Tak ada yang salah dengan tujuan Walikota Pariaman Genius Umar menggalakkan pembangunan di daerahnya. Hanya saja, kegiatan non budgeter yang digaungkan Genius meninggalkan bau tak sedap. Darimana sumber anggaran yang diambil dari kegiatan yang tidak ada dalam pembahasan dan APBD tersebut?
Pasalnya, pembukaan jalan baru yang dikerjakan di bawah koordinator lapangan Kabid Bina Marga, Nopriadi Sukri tersebut tidak sedikit menelan biaya. Sebut saja biaya operasional alat berat hingga pemadatan jalan dengan mengadakan material di lapangan dan lain sebagainya.
Penelusuran media sejauh ini, kuatnya indikasi data anggaran fiktif di berbagai OPD yang terlibat demi terselenggaranya kegiatan tersebut, cukup santer berbunyi.
Oyon, Kasi Pemeliharaan Jalan, Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kota Pariaman dalam bincang-bincang santai dengan media di sela-sela kegiatan pembukaan jalan dilangsungkan di Desa Naras 1 pada Sabtu (5/2) lugas menyebut Nopriadi Sukri. Nama Nopriadi Sukri yang digadang gadang bakal menjadi calon Kepala Dinas PUPR itu rupa-rupanya ialah koordinator lapangan dari kegiatan ini.
Oyon juga menyebut alat berat yang didatangkan untuk membuka lahan baru adalah milik Roni (kontraktor). “Koordinator lapangannya Nono (panggilan Nopriadi Sukri), sedangkan alat berat punya Roni,” sebutnya menjawab pertanyaan media kala itu, Sabtu (5/2) di Desa Naras 1.
Menengarai hal itu, Kabid Bina Marga, Nono yang dihubungi berkali-kali lewat ponselnya, Rabu (9/3) tidak memberikan respon. Kendati juga sudah dijapri lewat pesan singkat via Whatsapp. Malah anehnya, Nono malah mengirimkan nomor Hp Asisten II Elvis Chandra saat media menanyakan sumber dana yang digunakan untuk biaya kegiatan non budgeter tersebut.
“+62 853-6358-7***, pak Elvis Candra,” tulis Nono singkat di Whatsapp-nya.
Kegiatan Non Budgeter Genius Disinyalir Pencitraan
Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora yang dihubungi media, Kamis (10/3) menyebut jika kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan jalan lingkar itu tidak ada dalam pembahasan APBD.
“Sejauh ini kegiatan itu tidak ada dalam pembahasan APBD 2022. Apalagi untuk tahun 2023 kan belum ada kita masuk ke tahap pembahasan itu,” terang Bundo Kanduang Kota Pariaman ini.
Nora juga menjelaskan ketidakmungkinan kegiatan itu direalisasikan tahun 2022 mengingat APBD Kota Pariaman yang mengalami defisit anggaran.
“Namun mudah-mudahan defisit bisa tertutup di 2023 ini karena sekarang secara nasional sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca ditetapkannya status pandemi menjadi endemi. Meskipun kecil kemungkinannya. Tapi di sisi lain saya pribadi mendukung kemajuan pembangunan untuk Kota Pariaman,” harap Nora skeptis.
Sementara itu, sumber faktual media yang dirahasiakan identitasnya memaparkan, kecil kemungkinan kegiatan yang diprediksi menelan biaya yang tak sedikit itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya ketidaksediaan anggaran dalam APBD seperti yang diutarakan ketua DPRD di atas menjadi alasannya. Apalagi mengandalkan anggaran dari provinsi ataupun pusat.
“Itu jadinya jalan milik kota, ya pakai APBD kota mengerjakannya. Bisa saja dibantu provinsi atau pusat dengan hibah. Namun mengingat kondisi sekarang, kecil kemungkinannya,” jelasnya kembali.
Namun yang menjadi kekhawatirannya, kegiatan non budgeter yang digaungkan walikota sekarang membebani anggaran dari dinas. Bahkan mirisnya, tidak menutup kemungkinan menggunakan anggaran fiktif.
“Nah ini yang jadi soal. Saya khawatir anggaran dinas jadi bulan-bulanan. Bisa saja anggaran itu melalui perjalanan dinas, ATK atau dana dana lain yang difiktifkan. Coba bandingkan biaya perjalanan dinas sebelumnya dengan yang sekarang. Berapa kenaikannya. Kalau banyak, patut dipertanyakan,” terangnya jelasnya, Rabu (9/3). (idm)
Discussion about this post