Bandung — Rombongan PWI Pariaman bersama utusan Diskominfo Pemko Pariaman lakukan kunjungan ke- Diskominfo Kota Bandung, Jawa Barat untuk nelakukan study komparatif, pada Senin (4/3/2024).
Rombongan PWI dan utusan Diskominfo Kota Pariaman disambut langsung oleh Kabid Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti yang didampingi oleh salah seorang dari tim analis media Ati Suprihatin.
Sekaligus yang berada di lokasi penyambutan Auditorium Rosada Balaikota Bandung yakninya, Sekretaris PWI Pokja Kota Bandung Zainul Ihsan dan rekan.
Kunjungan ini diisi dengan temu ramah sekaligus diskusi dan tanya jawab antara wartawan dengan pihak Diskominfo Kota Bandung, analis media dan juga Sek. PWI Kota Bandung.
Siti Darsiti menyampaikan, bahwa Diskominfo Bandung memiliki aplikasi yang bernama “Sadayana”, melalui aplikasi inilah para wartawan bisa mengambil informasi untuk dijadikan berita.
“Jadi Setiap hari itu kita memproduksi release berita. Setelah kuality kontrol oleh analis, kemudian di acc oleh Kadis Kominfo, barulah berita tersebut disebar dan ditayangkan di aplikasi tadi, termasuk juga WA Group dengan para wartawan,” ulas Siti.
Dia juga mengatakan, penyebaran berita di media cetak maupun online tidak berbayar alias gratis. Mau sebanyak apapun berita yang ditayangkan itu tidak dibayar.
“Nah ketika advetorial, tentunya Pemko Bandung memiliki keinginan mana saja bentuk-bentuk yang diangkatkan, tentunya tidak melalui rilis saja. Tetapi wartawan harus mencari informasi-informasi lain untuk pendalaman,” ujar Siti.
Sedangkan untuk alokasi anggaran untuk Bidang Diseminasi, pasca Covid, di tahun 2023 dengan 3 subbidang dengan nilai Rp 9,7 milyar.
Dia menambahkan, untuk tahun 2024 yang merupakan tahun Politik dan Pilkada, Bidang Diseminasi hanya menerima 40% dari tahun 2023, yakninya Rp 4 milyar saja.
“Khusus untuk kemitraan media yang melayani 300 orang wartawan itu dialokasikan hanya Rp 1,3 milyar. Setelah di space lagi karena adanya hibah untuk KPU dan Bawaslu maka tinggal Rp 1 milyar,” ungkap Siti Darsiti
Sementara itu Analis media, Ati Suprihatin mengatakan, tidak semua media yang ada di Kota Bandung terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Apakah lantas, media belum terferivikasi ini, tidak menjadi mitra strategis Diskominfo. Tentunya tidak. Melalui aplikasi “Sadayana” tersebut secara otomatis terlihat mana media yang belum terverifikasi, mana yang sedang proses dan mana yang sudah terferivikasi,” kata Ati.
Namun kata Ati menambahkan, kategori ini sebenarnya bukan mengklasifikasikan bahwa media ini bagus dan ini tidak bagus.
“Namun Pemko Bandung mempunyai tanggung jawab, untuk mendorong media tersebut untuk melakukan verifikasi. Yang saya lihat ada spirit yang lebih besar untuk mendorong media-media itu memverifikasikan diri,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, setelah menerima masukkan dari Inspektorat ternyata tidak boleh, berita itu dibayar. Dan meskipun Dewan Pers menyarakankan bahwa media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah itu, harus yang terverifikasi. Tapi tidak mungkin itu dilakukan.
Kata dia, karena memang kemarin itu juga ada temuan, bahwa ada media yang bekerjasama dengan Pemko Bandung. Ketika beritanya di klik kembali, itu sudah tidak muncul lagi.
Ati melihat, dari 300 media itu yang terverifikasi tidak sampai 10%. Mungkin hanya 30 media yang sudah terferivikasi, selebihnya belum.
“Jadi dengan sistem aplikasi “Sadayana” ini membuat kerjasama itu aman, aman untuk wartawan, aman untuk media dan aman juga untuk Pemkot Bandung. Karena aplikasi tersebut, menyerupai verifikasi yang ada di Dewan Pers,” pungkas Ati Suprihatin. **
Discussion about this post