Pasaman Barat — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan nelayan tradisional.
Kunjungan kerja ke kawasan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjadi momentum penting bagi Wagub untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi para nelayan lokal.
“Kami tidak akan diam. Kita harus lindungi wilayah nelayan tradisional dari nelayan nakal perusak alam,” tegas Wagub Vasko saat berdialog dengan masyarakat pesisir Nagari Aia Bangih, Pasaman Barat.
Kunjungan ini merupakan bentuk respons langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terhadap keresahan yang dirasakan masyarakat nelayan setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik penangkapan ikan menggunakan pukat harimau oleh kapal-kapal dari luar Sumbar semakin merajalela dan berdampak buruk terhadap ekosistem laut di perairan Air Bangis.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Vasko secara proaktif menggali informasi dari para nelayan lokal mengenai intensitas kemunculan kapal-kapal dengan alat tangkap ilegal.
Nelayan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut berlangsung hampir setiap hari, meskipun belakangan mengalami sedikit penurunan setelah adanya penindakan oleh aparat penegak hukum.
“Saya mendapatkan laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas penggunaan alat tangkap ilegal. Masih banyak sekali nelayan yang berasal dari luar Sumbar melakukan tindak penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, yaitu menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Vasko.
Dampak dari praktik penangkapan ikan ilegal ini sangat kompleks. Selain merusak biota laut, juga secara langsung memiskinkan nelayan lokal yang mengandalkan cara-cara tradisional dan ramah lingkungan.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir di masa depan.
Menanggapi situasi tersebut, Wagub Vasko telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menindaklanjuti hal ini. Kita tangkap agar tidak ada lagi nelayan-nelayan dari luar Sumatera Barat yang melakukan tindak kejahatan seperti ini,” tegasnya.
Pemprov Sumbar tidak bergerak sendiri dalam upaya penegakan hukum ini. Wagub Vasko menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.
“Alhamdulillah, kita sudah dibantu juga dengan seluruh jajaran dari Polda Sumbar untuk bisa berkoordinasi melakukan penangkapan ini,” kata Vasko.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan ilegal sekaligus menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap kepentingan nelayan tradisional di Sumatera Barat.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum demi terjaganya ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, seperti di Air Bangis ini,” tuturnya. (*)
Discussion about this post