Kadis PUPR Pesisir Barat Tegaskan Kemajuan Daerah Tidak Bisa Dibebankan pada Satu Pihak

Pesisir Barat — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Jalaludin, menegaskan,untuk membangun dan memajukan suatu daerah atau wilayah tidak bisa hanya dibebankan tanggungjawab nya hanya pada satu pihak saja.

Jalaludin menilai untuk membangun dalam rangka memajukan suatu daerah atau wilayah merupakan tanggungjawab semua komponen masyarakat dan stakeholder yang ada di daerah atau wilayah tersebut. Untuk kepentingan tersebut,Ia mengajak insan pers, LSM , Ormas dan organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Pesisir Barat untuk bersama-sama bersinergi dalam memajukan pembangunan di Negeri Sai Batin dan Para Ulama tersebut.

Hal itu Jalaludin disampaikan kepada wartawan usai dirinya menghadiri sekaligus membuka kegiatan forum konsultasi publik, di hotel Sartika, Krui Senin 17-4-2023.

Dikatakan, kelancaran pembangunan di Pesisir Barat tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari insan pers, LSM dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, tambah Babeh sapaan akrab para insan Pers pada Kadis PUPR yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda Pesibar itu.

Menurutnya, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah bisa terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tatkala semua pihak bersinergi mengawalnya.

“Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung program pembangunan pemerintah daerah, demi terciptanya kemajuan kabupaten Pesisir Barat yang kita cintai ini,” kata Babeh Jalal.

Terkait hasil pembangunan yang telah dan sedang Pemerintah daerah laksanakan,bila ditemukan adanya keganjilan yang berdasarkan pada fakta dan data yang valid, silahkan teman-teman wartawan dan LSM mengkritiknya serta memberikan solusi pemecahannya. Kritikan dan masukan dari masyarakat itu penting, namun tentunya yang bersifat membangun bukan kritikan yang didasari ketidak senangan atau kebencian, tutur Babeh Jalal.

“Kami dari Pemerintah tentunya tidak antipati pada kritikan, sepanjang kritikan itu sifatnya untuk membangun dan bukan menghujat,dan tentunya harus berdasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (TAUFIK)