Padang — Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Padang Pariaman Anton Wira Tanjung menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (05/03) di Convention Hall Bukit Lampu Padang.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya menyampaikan perlunya Humas Pemerintah mengatur penempatan dirinya dalam menghadapi kontestasi pilkada 2020, hal ini perlu saya sampaikan karena banyaknya aturan perundangan yang mengatur netralitas ASN/TNI/polri.
“Humas pemerintah harus dapat menciptakan kedamaian dan kesejukan dalam menyampaikan informasi, jangan sampai informasi yang diberikan dapat memicu perselisihan ditengah masyarakat,” harapnya.
Kepala Polisi Daerah Sumatra Barat Irjend Pol. Toni Supratman dalam sambutannya mengatakan ada 4 poin penting yang perlu diantisipasi dalam melaksanakan kegiatan kehumasan diantaranya pertama, Berita Hoax/berita bohong, kedua berita Sara yaitu berita memecah belah suku, agama dan Ras, Ketiga, Politisasi Agama contohnya menggunakan jargon-jargon membangkitkan primordialisme Agama dalam kontestasi pilkada dan Keempat, intimidasi yaitu melakukan tindakan menakuti masyarakat dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dalam laporannya mengatakan Rakor ini sengaja diselenggarakan untuk menyatukan pendapat dan persepsi dalam melaksanakan kegiatan kehumasan terkait akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Rakor tahun ini mengangkat tema Peran Humas pemerintah dalam rangka menciptakan Pilkada yang aman dan damai yang di Bukit lampu Convention Hall yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatra Barat,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini juga Budi S Sudarmadi Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang didapuk sebagai pembicara dalam rakor tersebut mengatakan bahwa humas pemerintah berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyukseskan pilkada yang aman dan damai, humas pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah, dan partisipasi pemilih semakin meningkat serta menjamin hak konstitusional rakyat. (rel)
Discussion about this post