Jelang Muscab ke-V Demokrat Kota Padang, Sekretaris Bapilu: Jangan Pilih yang Berpotensi Bermasalah Hukum

Padang — Menjelang pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) ke V Partai Demokrat Kota Padang, suasana tidak pasti dirasakan oleh sebagian kader.

Hal tersebut dirasakan oleh beberapa kader yang ditemui oleh media hari Rabu (1/3).

“Sudah empat kali pelaksanaan muscab baru kali ini situasi saya merasakan suasana berbeda dan penuh ketidakpastian yang saya rasakan,” ungkap Tony Hendri Wakil Sekretaris Demokrat Padang.

Tony menceritakan menjelang muscab ke V yang akan diadakan pada tanggal 2-3 Maret 2023 ini, ada ketidakterbukaan dan upaya untuk membungkam para kader yang ingin menyampaikan suara atau aspirasinya.

“Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar bahwa saya dicopot sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Padang Barat,” katanya.

Tony Hendri mengaku tidak mengetahui apa masalah pencopotan dirinya sebagai Ketua PAC Padang Barat.

“Saya sudah menanyakan kepada ketua DPD mengenai pencopotan diri saya, tapi tidak ada jawaban dari ketua DPD,” katanya lagi.

Wakil Sekretaris DPC Demokrat Kota Padang ini juga menduga perihal pencopotan dirinya terkait beberapa tindakannya yang sering kritis terhadap DPC dan DPD Demokrat.

“Ini dugaan saya, pencopotan saya terkait sikap saya yang sering kritis dengan pimpinan DPC sehingga saya tidak dilibatkan setiap ada kegiatan partai, termasuk mengenai pencopotan terhadap diri saya,” katanya.

Hal ini dibuktikan, tambah Tony, dengan tidak diundangnya dirinya kemarin sewaktu Plt Ketua Padang mengumpulkan PAC se-Kota Padang.

“Saya menduga PAC yang dikumpulkan ini untuk konsolidasi penyatuan suara untuk salah satu calon ketua DPC Padang,” tambahnya lagi.

Menurut beberapa kawan-kawan PAC yang hadir dalam pertemuan tersebut, imbuhnya, pertemuan itu bertujuan untuk pemberian dukungan kepada calon ketua DPC yang diarahkan oleh Plt Ketua DPC Padang.

Menurutnya lagi, ini adalah tindakan yang kurang arif dan bijak serta tidak mencerminkan proses demokrasi yang selama ini jadi dasar dari Partai Demokrat itu sendiri.

“Bagi saya pribadi siapa pun jadi ketua DPC itu tidak jadi masalah tapi jangan dibungkam suara kader yang kritis, karena itu mencerminkan perilaku feodalisme yang harus dijauhi,” pungkasnya.

Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh kader Demokrat yang lainnya terkait pelaksanaan muscab Kota Padang ini.

Irzal Sekretaris Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Padang menilai, siapa pun layak jadi ketua DPC dan itu ranahnya adalah pemilik suara.

“Bagi saya siapa pun yang akan memimpin Partai Demokrat Kota Padang itu tergantung kepada pemilik suara dalam hal ini PAC se-Kota Padang,” katanya.

“Tetapi jangan dihalangi atau pun dibungkam kader yang tidak sependapat dengan pimpinan partai,” tegasnya.

Irzal juga menambahkan bahwa PAC harus selektif, dikarenakan belajar dari kasus Ketua DPC Kabupaten Solok yang tersangkut kasus korupsi.

“Pimpinan partai dan PAC harus melihat rekam jejak para calon Ketua DPC, dan saya ingatkan lagi orang-orang yang berpotensi bermasalah hukum untuk tidak dipilih,” pungkasnya. (Red)