Padang Pariaman — Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman kini tengah gencar melakukan pendampingan Rumah Desa Sehat (RDS) Nagari dalam rangka persiapan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi khusus (Lokus) Stunting.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Drs. Yutiardy Riva’i, Apt, dalam suatu percakapan di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2020) didampingi Kabid Kesmas Nurhayati, S.Si T.MARS.
Dijelaskan Yutiardi, Lokus Stunting 2021, Dinkes Padang Pariaman lakukan pendampingan tim Rumah Desa Sehat (RDS) Nagari dalam mencegah Stunting melalui aksi konvergensi.
Menurut Yutiardi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Kabupaten Padang Pariaman masuk dalam Lokasi Fokus Pencegahan Stunting.
Lebih jauh dituturkan Yutiardi, upaya pencegahan stunting ini sudah dimulai dilakukan sejak tahun 2017, dimulai dari pemetaan data stunting dengan penerapan aplikasi E PPGBM yang dalam pelaksanaannya, Kabupaten Padang Pariaman terpilih sebagai kabupaten percontohan dalam pemanfaatan data surveilans gizi.
Kata laki-laki berperawakan pendiam ini, terpilihnya Kabupaten Padang Pariaman sebagai database, sasaran pencegahan dan penanganan masalah stunting bersama lintas program dan lintas sektor terkait. Sehingga dengan demikian Bupati Padang Pariaman, Drs. H. Ali Mukhni, sempat diundang sebagai pembicara pada Rakernas pada bulan Februari 2020 lalu di Hotel Expo Jakarta untuk memaparkan Keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman, dalam pemanfaatan data surveilans gizi dengan lintas sektor, terhadap pencegahan dan penanganan masalah stunting secara terintegrasi.
“Disamping itu sebagai apresiasi dari Kemenkes RI terhadap keberhasilan pemanfaatan aplikasi E PPGBM di Padang Pariaman maka pengelola gizi Ferawati, S.Gz juga diamanahkan menjadi Fasilitator Pusat awal tahun ini,” ujar Yutiardy yang diamini Kabid Kesmas Nurhayati.
Kemudian, untuk kegiatan tahun 2020 ini Dinas Kesehatan Padang Pariaman mempersiapkan dan merencanakan kegiatan pendampingan kepada setiap tim Rumah Desa Sehat (RDS) nagari beserta Kader Pembangunan Manusia (KPM), untuk memulai tahapan awal pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting di kabupaten hingga tingkat nagari. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD.
“Pada akhir tahun 2019 lalu telah dibentuk oleh nagari tim RDS dan KPM di setiap nagari untuk pelaksanaan aksi konvergensi stunting ini,” sela Mila menyampaikan.
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’aruf Amin, mengatakan untuk penurunan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu wujud nyata dari upaya pencegahan stunting secara terkonvergensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memfasilitasi terbentuknya Kader Pembangunan Manusia (KPM). Tenaga pendamping masyarakat Desa/Nagari bersama-sama dengan KPM.
Kondisi angka stunting Padang Pariaman dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan berdasarkan data surveilans gizi melalui E-PPGBM dari 20.6% (2017) menjadi 16.7 % (2019). Melalui aplikasi E-PPGBM ini sangat memudahkan tenaga pelaksana gizi, tim surveilans gizi dan pemangku kebijakan di daerah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah mereka.
“Beberapa faktor determinan yaitu dari 5.336 balita diketahui ada 751 balita bermasalah gizi, belum memiliki Jaminan Kesehatan, sebanyak 212 RT balta bermasalah gizi belum memiliki Air Bersih, 199 RT balita bermasalah gizi mengalami Kecacingan, 583 RT balita bermasalah gizi belum memiliki Jamban Sehat,” tukuk Mila menjelaskan.
Selain itu 620 RT balita bermasalah gizi tidak Imunisasi Dasar Lengkap, 1.726 RT balita bermasalah gizi keluarganya merokok, 201 RT balita bermasalah gizi memiliki penyakit penyerta. Berbagai upaya intervensi telah dilakukan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor diantaranya bantuan Dana intervensi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Padang Pariaman.
Pada tahun 2024 angka Stunting ditargetkan turun menjadi 14% sesuai dengan harapan dan target dari Presiden Ir.Joko Widodo yang dituangkan dalam Indikator RPJMN Tahun 2020-2024.
Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Surat Keputusan Kepala Bapelitbangda pada awal tahun 2019 telah menetapkan kecamatan dan nagari Lokus Stunting dimana angka stuntingnya masih diatas 20% melebihi batasan WHO (20%).
Keberhasilan pengorganisasian di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya perangkat daerah tetapi dapat juga melibatkan sektor non pemerintah seperti dari dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi, media masa, dan mitra pembangunan lainnya.
“Dengan demikian stunting tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri, maka mari bersama entaskan stunting di Kabupaten Padang Pariaman. secara bersama,” tukas Mila menimpali. (aa)
Discussion about this post