Oleh : Syafri Piliang
Wartawan Muda
Dharmasraya – HIV/AIDS bergerak tanpa suara di Dharmasraya. Ia tidak datang sebagai ledakan, melainkan merayap perlahan, menyusup dari satu kecamatan ke kecamatan lain, sementara negara tampak sibuk menghitung angka dan bukan menghentikan laju.
Sementara data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya mencatat, dari 11 kecamatan yang ada, delapan kecamatan telah terpapar kasus HIV/AIDS aktif yang kini menjalani pengobatan. Totalnya 49 orang. Pulau Punjung dan Koto Baru menempati posisi teratas dengan 11 dan 12 kasus.
Disusul dengan Sitiung (7), Timpeh (5), Koto Salak (4), Koto Besar (3), serta IX Koto dan Sungai Rumbai masing-masing dua kasus. Tiga penderita tercatat berada di luar wilayah administrasi Dharmasraya.
Angka ini tampak kecil di atas kertas. Tapi bagi epidemiologi, sebaran lintas wilayah adalah tanda alarm yang terlambat berbunyi.
HIV bukan penyakit yang muncul serentak. Ia tumbuh dari pembiaran, dari sistem yang longgar, dan dari negara yang datang terlambat.
Seorang tenaga kesehatan di Dharmasraya menyebut, kasus yang tercatat hanyalah puncak gunung es. “Yang terdata itu mereka yang mau berobat. Yang tidak terdata, siapa yang tahu,” ujarnya.
Kekhawatiran itu beralasan. Dharmasraya memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Pekerja keluar masuk, pendatang menetap tanpa administrasi jelas, sementara pengawasan kependudukan di tingkat nagari sering kali longgar. Wali nagari tidak selalu memiliki data akurat siapa yang tinggal, bekerja, atau berpindah di wilayahnya.
Di sisi lain, keberadaan sejumlah tempat hiburan malam menjadi faktor risiko yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Pemerintah tahu, masyarakat tahu, tapi kebijakan pengawasan nyaris tak terdengar, tes kesehatan rutin, edukasi pencegahan, dan distribusi informasi nyaris absen dari ruang publik.
Ironisnya, negara baru hadir ketika penderita sudah jatuh sakit.
Penanganan HIV/AIDS di Dharmasraya sejauh ini masih bertumpu pada pengobatan, bukan pencegahan. Padahal, pencegahan menuntut kerja lintas sektor yang melibatkan dinas kesehatan, dukcapil, pemerintah nagari, aparat penegak hukum, hingga pengelola tempat hiburan.
Tanpa itu, pengobatan hanya menjadi upaya memadamkan api yang terus disulut ulang.
Masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah stigma. HIV masih diperlakukan sebagai aib, bukan persoalan kesehatan publik. Akibatnya, banyak orang memilih sembunyi, enggan tes, dan baru datang ketika kondisi sudah memburuk. Negeri ini gagal menciptakan ruang aman bagi warganya untuk jujur pada kesehatannya sendiri.
Di Dharmasraya, HIV/AIDS kini bukan lagi isu medis semata. Ia telah menjadi cermin kegagalan sistem dan lemahnya pengawasan, setengah hati dalam pencegahan, dan ketidakberanian pemerintah untuk bersikap tegas terkait dengan kasus yang mematikan ini.
Empat puluh sembilan kasus akhir 2025 ini adalah peringatan keras. Jika negara tetap memilih diam, angka itu hanya soal waktu untuk berlipat ganda. HIV tidak menunggu rapat koordinasi. Ia bergerak mengikuti kelengahan.
Pertanyaannya apakah Dharmasraya menghadapi ancaman HIV/AIDS. Dan pertanyaannya, seberapa banyak korban yang harus jatuh sebelum negara benar – benar bertindak.***
Discussion about this post