Agam — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengaku, 10 persen dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov. Sumbar) dialokasikan untuk pengembangan sektor pertanian. Menurutnya kebijakan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah.
Hal tersebut diutarakannya saat menjadi pembicara, dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ke-67, di Baso, Kab. Agam, Senin (13/03/2023).
“Untuk membangun perekonomian masyarakat suatu daerah, cara yang paling mudah adalah dengan mendukung sektor yang paling kuatnya dulu, yaitu pertanian. Itulah dasar dari kebijakan pengalokasian anggaran 10 persen untuk sektor pertanian,” ujar Wagub.
Wagub Audy Joinaldy menjelaskan, untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan roda pembangunannya. Salah satu indikatornya dapat ditinjau dari kebijakan rencana pembangunan daerah tersebut. Apakah telah sesuai dengan potensi daerah atau belum.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50 persen masyarakat Sumbar mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor ini juga juga tercatat sebagai penyumbang 21,2 persen PDRB Prov. Sumbar.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS terkait capaian Pemprov. Sumbar tahun 2022, secara umum berhasil mencapai target. Dengan rincian, skor indeks pembangunan manusia mencapai 73,26. Pertumbuhan ekonomi 4,36 persen, PDRB ADHK per kapita mencapai Rp. 32,37 juta, PDRB ADHB per kapita Rp. 50,59 juta. Gini ratio sebesar 0,292, tingkat kemiskinan terendah ke-enam di Indonesia dengan persentase 6,04 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 6,28 persen.
“Secara umum, kebijakan pembangunan Pemprov Sumbar cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari data BPS Sumbar,” tegas Audy.
Wagub memaparkan kebijakan makro Pemprov Sumbar tersebut, dalam kegiatan pengenalan kampus bagi Praja baru IPDN yang bertema strategi kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, menekan dan menurunkan angka kemiskinan, penanganan stunting dan permasalahan daerah lainnya.
Sebelumnya, Direktur IPDN Kampus Sumbar Tun Huseno menjelaskan, tema pengenalan kampus kali ini, ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Praja IPDN, bagaimana cara kepala daerah dalam menetapkan strategi kebijakan pembangunan dan menuangkannya kedalam RPJMD.
“Selaku kepala daerah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Uda Wagub. Beliau berlatar belakang sebagai entrepreneur. Dan kami menilai beliau berhasil memberikan warna tersendiri dalam dunia pemerintahan,” ujarnya.
Ia menyebut, saat ini pihaknya berupaya untuk membekali Praja dengan ilmu terapan, bukan hanya sebatas teori, agar pemahamannya menjadi lebih utuh. (adpsb)
Discussion about this post