PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas kondisi kekeringan yang dialami sejumlah wilayah di Kota Padang akibat kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pascabanjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat di daerah tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa dalam laporannya menyampaikan kondisi kekeringan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Ia menjelaskan, pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi terputus. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian, tetapi juga pada kebutuhan rumah tangga, karena banyak sumur warga yang mengering sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
Selain itu Pj Sekda Kota Padang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melakukan sejumlah langkah penanganan cepat, di antaranya suplai air bersih menggunakan mobil tangki ke lokasi terdampak, pembangunan sumur bor dangkal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, serta pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM.
Menanggapi kondisi tersebut, kepada peserta rapat Gubernur Mahyeldi menegaskan permasalahan kekeringan harus ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. Hal ini sejalan dengan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari hingga awal Februari 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Gubernur Mahyeldi
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pemetaan secara detail terhadap titik-titik permasalahan penyediaan air bersih agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Ia memastikan, Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan dan melakukan back up terhadap kebutuhan yang diperlukan Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan akan potensi persoalan sosial baru jika persoalan air bersih ini berlangsung lama. Ia berharap, potensi tersebut dapat dimitigasi melalui kolaborasi dan sinergitas lintas instansi.
“Saya berharap jangan sampai ada warga yang berebut air bersih. Itu bisa memicu masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera kita selesaikan bersama, semua pihak harus bersinergi,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dengan tujuan, agar masyarakat dapat fokus menjalankan ibadah tanpa terkendala kebutuhan air bersih.
Selain Gubernur dan Pj Sekda Kota Padang, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Para Kepala OPD terkait dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar. (adpsb/rmz/bud)
Discussion about this post