PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berharap Badan Amil Zakat dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pendistribusian zakat masyarakat. Sebab, menurutnya masing-masing lembaga itu memiliki kelebihan, jika itu bisa dikolaborasikan, manfaatnya akan lebih besar.
“Pemerintah itu punya data, Badan Amil Zakat punya pendanaan. Harapan kita, kedepan kedua potensi ini dapat dikolaborasikan, agar objek sasaran dan dampaknya lebih terukur,” ujar Mahyeldi saat membuka kegiatan musyawarah nasional Forum Zakat ke-10, di Padang, Rabu malam (17/7/2024).
Mahyeldi mengatakan, selama ini kolaborasi tersebut sebetulnya telah berjalan, namun belum secara utuh, masih parsial. Kedepan, Pemprov Sumbar ingin merangkul semua pihak untuk berkolaborasi membangun daerah.
Menurutnya, Pemerintah Daerah sejak awal telah merancang berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penerapannya, pihaknya menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran.
“Dalam menjalankan program untuk masyarakat, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk Badan Amil Zakat,” ungkapnya.
“Saya pikir, ini tidak hanya di Sumbar, tapi juga terjadi di daerah lain,” tukuk Mahyeldi.
Mahyedi menuturkan, pihaknya memperkirakan, potensi zakat masyarakat di Sumbar ada sekitar 500 miliar per tahun. Itu baru zakat mal, belum yang lain.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Sumbar mencapai 345,73 ribu orang atau 5,97 persen dari total penduduk. Jika potensi zakat dapat termanfaatkan secara maksimal, diyakininya angka kemiskinan itu dapat ditekan lebih cepat.
“Kita berharap kolaborasi ini bisa segera terwujud. Agar berbagai permasalahan masyarakat dapat teratasi lebih cepat dan maksimal,” pungkasnya. (adpsb/cen)
Discussion about this post