Pessel — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah minta pada tahun anggaran 2023, seluruh instansi terkait menyiapkan langkah-langkah dan pendanaan terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Barat (Sumbar).
Arahan tersebut ditujukan Gubernur, kepada seluruh Kepala Daerah, Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se Sumbar agar mereka menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan terkait Karhutla pada kegiatan Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tk. Prov. Sumbar 2023 di Pantai Sago, Kab. Pesisir Selatan, Senin (13/03/2023).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, selama ini persoalan pengendalian Karhutla seringkali terhambat karena disebabkan masalah klasik yaitu tidak tersedianya anggaran. Hal itulah yang perlu disiasati sedari awal sebelum kejadian.
“Ini perlu kita ingatkan, agar operasional pengendalian Karhutla tidak terabaikan karena alasan klasik seperti tidak tersedianya anggaran yang cukup. Kedepan hal yang sama jangan terulang kembali,” tegas Mahyeldi saat menjadi pemimpin Apel.
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi khusus penanggulangan Karhutla pada tanggal 20 januari 2023 yang lalu di Jakarta, disebutkan bahwa kasus Karhutla di Prov. Sumbar selama tahun 2022 mengalami peningkatan tajam.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Prov. Sumbar selama tahun 2022 tercatat seluas 9.832 hektar. Hal tersebut menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Sumatera.
Dari data tersebut, didapati bahwa Kabupaten yang mengalami Karhutla terluas adalah Kabupaten Pesisir selatan, Solok, Pasaman dan Pasaman Barat.
“Sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah, maka hari ini kita menggelar, kegiatan apel siaga Karhutla, kita pastikan agar semua stakeholder paham dan bisa menyiapkan solusi,”ungkap Gubernur Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan sebagaimana prediksi BMKG, tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan Karhutla seperti tahun 2019. Penurunan potensi hujan tersebut, akan menyebabkan peningkatan kerawanan Karhutla.
“Kami minta seluruh kabupaten/kota siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tandas Mahyeldi.
Terkhusus untuk Satgas Dalkarhutla Provinsi dan Brigade Dalkarhutla KPH, TNI, POLRI, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim reaksi cepat dari perusahaan serta stakeholder lainnya. Perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sesuai dengan amanat Inpres No. 3 Tahun 2020. (adpsb)
Discussion about this post