Padang, Ri-Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi berharap peran Universitas Andalas (Unand) bisa semakin luas di kancah nasional dan internasional setelah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
“Saat ini Unand dan alumninya telah banyak berperan di kancah nasional. Salah satunya dalam pandemi COVID-19. Dokter dari RS Unand diberdayakan untuk membantu banyak daerah dalam pengendalian penyebaran virus,” Ucap Mahyeldi.
Dalam lingkup Provinsi Sumbar, Unand juga banyak membantu dengan menurunkan akademisi, tim kedokteran ke daerah-daerah dalam hal upaya pengendalian COVID-19.
Belum lagi sumbangsih pemikiran sebagai dasar pertimbangan kepala daerah dalam mengambil kebijakan untuk pengendalian pandemi.
“Peran Unand ini sangat dirasakan. Bersama dengan pemerintah daerah, Polda/ TNI dan pihak terkait mampu menggenjot capaian vaksinasi Sumbar hingga 56 persen atau peringkat 20 besar provinsi capaian terbaik di Indonesia,” katanya.
Dengan adanya Mentri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebagai Ketua Majlis Wali Amanat Unand diharapkan peran universitas akan semakin signifikan untuk bangsa dan negara.
Menteri KKP yang juga Ketua Majlis Wali Amanat Unand mengatakan universitas itu harus mulai mengarahkan hasil riset agar memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Mulai dari yang sederhana dulu. Implementasikan hasil riset dari 15 Fakultas yang ada sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Misalnya terkait kuliner. Bumbu rendang itu seharusnya bisa dibuatkan standarisasi sehingga bisa diterima secara global seperti kuliner khas jepang. Potensinya bisa jutaan dolar,” katanya.
Fakultas Kedokteran dan RS Unand juga harus bisa diubah secara signifikan agar bisa menjadi pusat fasilitas kesehatan tingkat internasional sehingga orang kaya di Indonesia tidak perlu pergi ke Malaysia atau Singapura untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
“Potensi Unand sudah ada. Kontur kompleks Unand sangat mendukung. SDM tersedia. Bagaimana ke depan meningkatkan sarana prasarana, bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.
Peran pihak ketiga vital karena mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah akan sulit karena banyak keterbatasan. “Ini akan menjadi prioritas kita dan harus bisa terealisasi pada periode 2021-2026,” katanya.
Sementara itu Rektor Unand Rektor Universitas Andalas Padang Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH mengatakan universitas itu resmi menjadi PTNBH setelah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTNBH per 31 Agustus 2021.
Salah satu konsekuensi dari PTNBH adalah adanya Majlis Wali Amanat yang ikut merumuskan berbagai kebijakan.
“Pertemuan ini adalah untuk menjalin komunikasi antara semua pihak di Unand dengan MWA untuk peran Unand ke depan,” katanya.
Rel/ns
Discussion about this post