Padang Pariaman – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menunjukan kegigihannya untuk melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat. Pada Jum’at/2/5/25, di ruang pertemuan Dinas lantai II di Padang.
Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Padang Pariaman.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati JKA menekankan pentingnya pelebaran jalan provinsi yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau – Ketaping. Jalan ini merupakan jalur vital penghubung antara empat daerah: Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat, namun saat ini dinilai terlalu sempit dan rawan kemacetan.
Bupati juga mendorong kelanjutan proyek pembangunan jalan lingkar Duku – Sicincin – Malalak yang sempat terhenti. Jalan tersebut diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung pertumbuhan wilayah.
Kondisi Jalan Lintas Duku – Sicincin (JLDK) yang mengalami kerusakan parah turut menjadi sorotan. Bupati menggambarkan kondisi jalan yang sudah membentuk jurang-jurang berbahaya, mengancam keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, beberapa usulan lain turut disampaikan, antara lain:
Ruas jalan Sicincin (Koto Mambang) – BalingkaR
Ruas Sungai Limau – Sungai Geringging – Lubuk Basung
Ruas Kutai Taji – Sicincin
Termasuk usulan pembangunan jalan 2 jalur Lubuk Alung- sicincin (merupakan kewenangan balai Jalan BPJN V Sumatera Barat).
Dalam sektor Cipta Karya, Bupati juga mendorong percepatan pembangunan Main Stadion, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, serta program pengelolaan persampahan dan sanitasi.
Rombongan dari Padang Pariaman diterima langsung oleh Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Dr. Era Sukma, ST, MM, beserta jajaran.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Dr. Era Sukma menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah/Bupati dalam fasilitasi pembebasan lahan sangat penting, sementara pembiayaan fisik proyek akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Kominfo)
Discussion about this post