PADANG — Pemulihan Sumatera Barat pascabencana kini tidak lagi dibicarakan dalam ruang sempit kebijakan. Upaya tersebut dibedah secara terbuka dan strategis melalui Forum Diskusi Pemulihan Pascabencana Sumatera Barat yang digelar Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) Bidang Geoekonomi, Rabu (11/2/2026), bertempat di Ballroom Pangeran Beach Hotel, Kota Padang.
Forum diskusi nasional ini dipimpin langsung oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, selaku pimpinan DPN RI Bidang Geoekonomi, didampingi Tenaga Ahli Muda DPN RI Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si. Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan arah pemulihan Sumatera Barat secara komprehensif.
Acara berlangsung dalam format diskusi terbuka dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan rangkaian protokoler, mulai dari pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa, hingga pemutaran video profil Dewan Pertahanan Nasional. Suasana forum mencerminkan keseriusan negara dalam menempatkan pemulihan pascabencana sebagai agenda strategis nasional yang inklusif.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Dalam penyampaiannya, ia memaparkan kondisi daerah pascabencana serta menekankan pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah agar proses pemulihan berjalan terarah serta berkelanjutan.
Dalam paparannya, Dr. Yayat Ruyat menegaskan bahwa pendekatan geoekonomi menjadi kunci dalam membaca bencana sebagai tantangan terhadap ketahanan wilayah dan stabilitas ekonomi. Menurutnya, pemulihan daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat harus dirancang bukan hanya untuk pulih, tetapi juga untuk menjadi lebih tangguh dalam menghadapi risiko serupa di masa depan.
Sementara itu, Kolonel Sus Revilla Oulina menekankan pentingnya integrasi kebijakan mitigasi bencana ke dalam sistem ketahanan nasional nonmiliter. Ia menilai forum tersebut menjadi contoh bagaimana dialog terbuka dapat memperkaya proses perumusan kebijakan negara.
Forum diskusi ini menghadirkan narasumber lintas sektor, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang/PUPR Provinsi Sumbar, bersama pemangku kepentingan lainnya yang memberikan pandangan teknis maupun strategis.
Turut hadir Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Prof. H. Fauzi Bahar, yang kehadirannya menegaskan pentingnya kearifan lokal dan peran adat dalam proses pemulihan pascabencana. Perspektif adat dinilai sebagai fondasi sosial yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat di tengah krisis.
Diskusi berlangsung dinamis. Unsur Forkopimda, OPD, akademisi, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, hingga pelaku UMKM dan koperasi terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Beragam pandangan yang muncul memperkaya substansi forum dan memperkuat legitimasi arah kebijakan yang akan dirumuskan.
Forum ini menunjukkan bahwa DPN RI tidak menempatkan pemulihan sebagai urusan teknokratis semata. Pendekatan dialog terbuka dan partisipatif dipilih agar kebijakan yang lahir memiliki akar sosial yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Melalui forum diskusi geoekonomi tersebut, DPN RI menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah strategis yang membutuhkan pendekatan pemulihan berbasis ketahanan wilayah, ekonomi, dan sosial secara terpadu.
Forum yang berlangsung di Ballroom Pangeran Beach Hotel Padang ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan, serta dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Hen)
Discussion about this post