Arosuka – Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di era digitalisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Solok, menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2024, Kamis (31/10) di ruang pertemuan TP-PKK Kabupaten Solok, Arosuka.
Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan dengan tujuan memberikan ruang diskusi
menyerap aspirasi dan masukan untuk perbaikan pelayanan sehingga memerlukan evaluasi dan saran masukan.
Forum kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Disdukcapil, Ricky Carnova, Kepala Pengadilan Agama Solok, Kepala Pengadilan Agama Koto Baru, Kepal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Sumatera Barat, serta undangan lainnya.
Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Solok, mengatakan Disdukcapil terus berinovasi terhadap pelayanan dan administrasi kependudukan di Kabupaten Solok dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka katanya dengan menggelar FKP ini pihaknya dapat menyerap aspirasi dan masukan untuk perbaikan pelayanan.
“Melalui forum ini, saran masukan sangat kami harapkan, baik mengenai pelayanan, fasilitas maupun hal-hal lain berkaitan dengan kenyamanan masyarakat,” ungkap Ricky.
Ia menegaskan pihaknya siap menerima kritik demi perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Solok kedepannya, sehingga Disdukcapil dapat menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang ada.
“Kegiatan ini nantinya akan ditindaklanjuti, semoga melalui forum ini kami bisa semakin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Selanjutnya tujuan dilakukan FKP ini juga untuk memperoleh pemahaman, hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu Ricky juga menyampaikan kualitas pelayanan publik Dukcapil, dimana berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dua kali terakhir pada tahun 2023 di semester 2 dan tahun 2024 di semester satu bahwa hasil indeks kepuasan masyarakat diangka 91,05.
Lebih lanjut Ricky, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan FKP, bagi penyelenggara pelayanan Disdukcapil memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan dirumuskan, ditetapkan dan diperbaiki. Begitupun penyelenggara dapat mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
“Diharapkan juga penyelenggara pelayanan mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan dan memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan,” tuturnya.
Begitupun hasil yang diharapkan dari FKP kepada publik. Sebut Ricky, publik dapat berpartisipasi dalam FKP dan dijamin haknya oleh undangan-undang pelayanan publik.
“Publik diharapkan memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan Disdukcapil dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan serta menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan,” ucapnya. **
Discussion about this post