Arosuka – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Solok terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 digelar pada Kamis (6/6).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mulyadi, didampingi Ivoni Munir, dan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Solok. Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahrial, Staf Ahli Bupati Solok, kepala OPD, Forkopimda, dan Sekretaris DPRD.
Pandangan Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyerahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu kepada DPRD Kabupaten Solok. Fraksi ini juga mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut.
Mereka setuju untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat DPRD Kabupaten Solok dengan catatan agar meninjau kembali capaian infrastruktur jalan, target PAD Dinas Pariwisata, dan percepatan penyelesaian persoalan aset pemerintah daerah. Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana tahun 2023 juga menjadi perhatian serius.
Pandangan Fraksi Nasdem
Fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas pencapaian WTP selama tujuh kali berturut-turut tanpa pengecualian. Mereka juga setuju untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat DPRD dengan beberapa catatan, termasuk penjelasan mengenai realisasi APBD sebesar Rp
1.238.773.497.841,48 dari anggaran sebesar Rp 1.337.775.104.063,00 atau sebesar 92,60%.
Fraksi Nasdem berharap pemerintah bergerak cepat dalam penanganan pasca bencana yang menghambat aktivitas masyarakat serta melaksanakan beberapa program yang belum terakomodir dengan baik.
Pandangan Fraksi PKS
Fraksi PKS mengapresiasi prestasi Kabupaten Solok, terutama pencapaian opini WTP selama tujuh kali berturut-turut tanpa pengecualian. Mereka berharap prestasi ini dapat bertahan dan bertambah.
Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai capaian PAD, pertumbuhan wisata, dan pengelolaan aset daerah yang masih dikelola oleh pihak yang tidak berhak.
Pandangan Fraksi Golkar
Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerintah Kabupaten Solok memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka mengapresiasi pencapaian opini WTP selama tujuh kali berturut-turut tanpa pengecualian, dan menyoroti kebutuhan perhatian terhadap pembangunan, pengelolaan aset pemda yang tidak produktif, serta infrastruktur jembatan yang tidak memadai.
Pandangan Fraksi PAN
Melalui juru bicara Ali Hanafiah, Fraksi PAN menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok harus menjalankan segala potensi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mengapresiasi pencapaian opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mulyadi, menyampaikan atas beberapa masukan dari fraksi-fraksi, DPRD meminta jawaban konkrit dari pemerintah daerah yang diagendakan Jumat 7 Juni 2024. Jawaban tersebut akan disampaikan dalam rapat lanjutan sesuai hasil badan musyawarah. (Cha)
Discussion about this post