Tanah Datar – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly hadiri Rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (5/11) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat.
Rapat Paripurna yang pimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 21 anggota, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat dan Wali Nagari serta undangan lainnya.
Pada sidang paripurna tersebut Pimpinan Sidang Nurhamdi Zahari sampaikan dari 8 Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar 6 Fraksi yang mengikuti, dimana 2 fraksi lainnya sedang mengikuti BimbinganTeknis (Bimtek) yaitu partai PAN dan partai PKB hasil Pandangan Umum Fraksi diserahkan langsung ke pimpinan.
Pemandangan 6 fraksi disampaikan secara bergantian mulai dari Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui Jubir Adrison, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Jubir Wendri Aswil, Fraksi Gerindra melalui jubir Surva Hutri, Fraksi Nasdem Jubir Junaidi dan Fraksi PKS melalui Jubir Nurzal.
Dikesempatan itu, Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi menyampaikan terkait Nota Bupati tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 mempertanyakan berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025 karena akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Sementara Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicaranya Adrison Dt. Parpatiah sampaikan pada Ranperda APBD 2026 mendatang masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, tentu hal ini menjadi tantangan apalagi terjadinya kebijakan efesiensi anggaran.
“Fraksi Umat Golkar berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanakan,” sampainya.
Lebih lanjut, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung APBD 2026, karena APBD 2026 penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2025-2029, akan tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk alokasi dana anggaran harus tepat sasaran agar arah kebijakan dan perioritas yang akan di tetapkan mencerminkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung Raperda serta memberikan saran agar dana anggaran di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi satu persatu telah diutarakan pada Rapat Paripurna tersebut dan akan dijawab pada Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 7 November 2026 yang akan datang. (Spa)
Discussion about this post