Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna pada Selasa kemarin (12/11) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri oleh 24 anggota DPRD, Pjs. Bupati Arry Yuswandi, Sekda, para kepala OPD, camat, wali nagari, dan sejumlah undangan lainnya.
Sebanyak delapan fraksi DPRD memberikan pandangan umum mereka terkait usulan kebijakan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Fraksi PAN, yang diwakili oleh Novrizal, Fraksi Umat Golkar oleh Heri Wildani, Fraksi PPP oleh Agus Topik, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi Nasdem oleh Noviandri, Fraksi PKB didampingi Yonarlis, Fraksi PKS oleh Nurzal, dan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat oleh Syafril menyampaikan pandangan mereka secara kritis namun tetap konstruktif. Fokus utama dari pandangan umum ini adalah agar alokasi anggaran di tahun 2025 lebih efektif dan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ketua DPRD Anton Yondra menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD yang berpihak pada kepentingan rakyat. “APBD harus tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar,” ujarnya.
Pjs. Bupati Arry Yuswandi menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2021-2026. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan dan penganggaran harus tetap menjaga sinergi dan kesinambungan program. Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS, pendapatan daerah untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,14 triliun, yang menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp108,76 miliar.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD 2025. Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim penyusun APBD untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tanah Datar. Rapat paripurna lanjutan dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi dijadwalkan pada Kamis, 14 November 2024. (Spa)
Discussion about this post