Bukittinggi — Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi yang dilaksanakan secara marathon mulai Selasa (7/6) sampai Kamis ini, diantaranya berupa laporan Pertanggungjawaban Walikota terhadap pelaksanaan APBD tahun 2021. Diantara kegiatan yang dipertanyakan mengapa sisa anggaran (Silpa) belanja tidak terduga (BTT) yang sangat besar, hampir 90 persen.
Adalah Fraksi Partai Demokrat (PD) melalui juru bicaranya Ali Zarman, yang mempertanyakan laporan Walikota sebelumnya tentang BTT tahun 2021, hanya dibelanjakan Rp.1,8 miliar (10,44 persen) dari anggaran lebih dari Rp.17 miliar.
Ini salah satu pertanyaan seputar terjadinya Silpa dari beberapa fraksi di DPRD Bukittinggi pada sejumlah belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2021 kemaren.
Menarik karena BTT merupakan Silpa yang sangat besar persentase dan nilai nominalnya, sehingga oleh fraksi PD perlu dipertanyakan.
Dalam jawaban Walikota Bukittinggi yang disampaikan oleh Wakil Walikota Marfendi pada Rapat Paripurna Kamis siang ini disampaikan bahwa BTT memiliki karakteristik berbeda dengan belanja lain.
“BTT sifatnya adalah dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak,” jelas Marfendi.
Menurut Walikota pada tahun 2021 masih difokuskan untuk penanganan Covid 19 dengan asumsi masih seperti tahun 2020 yang cukup menguras anggaran.
Kenyataannya Alhamdulillah, ulas Walikota, selama tahun 2021 tidak terjadi eskalasi pandemi sehingga penggunaan BTT dapat ditekan pada angka yang relatif sangat rendah.
Karena perkembangan pandemi Covid 19 yang terus melandai bahkan terus menurun pada tahun 2021 kemaren, sehingga penggunaan yang telah dianggarkan pada BTT pun tidak banyak.
Lebih lanjut menambahkan, berkenaan dengan Silpa yang relatif besar karena masih terdapatnya dalan Kas Daerah sisa peruntukan tertentu dan sudah dana cadangan pembangunan RSUD sebesar Rp.31 miliar lebih.
Rinciannya seperti sisa DAK fisik sebesar Rp.24 miliar dan sisa dana BOS Rp.2 miliar lebih,sisa DAK non fisik Rp.8 miliar lebih, serta Dana Insentif Daerah Rp.5 miliar. (Pon)
Discussion about this post