Oleh: Syafri Piliang
Wartawan Muda
Dharmasraya – Di halaman Auditorium Dharmasraya, Kamis pagi itu, ratusan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berdatangan satu per satu. Sebanyak 278 orang mengenakan pakaian rapi, duduk berjejer menunggu giliran tes urine. Suasana tampak serius, berbeda dari seleksi sebelumnya yang cenderung administratif. Kali ini, integritas dipertaruhkan.
Tes narkoba tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi akhir pemerintah daerah untuk memastikan aparatur yang akan direkrut bersih dari penyalahgunaan NAPZA. Dari proses pemeriksaan itu, empat orang dinyatakan positif. Tiga diduga pengguna narkoba, sementara satu orang mengantongi surat keterangan dokter karena tengah menjalani pengobatan berbasis NAPZA.
Angka itu memang kecil dibanding jumlah peserta, namun cukup memberi pesan kuat: pemerintah tidak ingin mengambil risiko.
Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, membuka kegiatan sekaligus memantau pelaksanaannya. Ia memastikan alur pemeriksaan berjalan tertib dan objektif. Pemerintah daerah, menurutnya, sedang membangun fondasi aparatur yang sehat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral.
“Ini bagian dari komitmen kami,” begitu yang santer terdengar dari jajaran pimpinan daerah. Komitmen untuk menata birokrasi bersih dan dapat dipercaya masyarakat.
Hadir pula sejumlah pejabat terkait, menandai bahwa agenda ini bukan seremoni, melainkan bagian dari pembenahan sistem. Ada Asisten Administrasi Umum Roni Puska, Kepala Kesbangpol Bobby Perdana Riza, Kepala Dinas Kesehatan Yosta Defina, hingga Plt. Kepala BKPSDM Ummu Azizah yang memegang peranan penting dalam seleksi PPPK.
Di sela kegiatan, Ummu Azizah mengonfirmasi bahwa tiga peserta positif narkoba kemungkinan besar tidak dapat dilanjutkan pengangkatannya. Sementara satu peserta dengan keterangan medis akan diproses sesuai mekanisme.
“Pengangkatan aparatur tidak hanya soal kemampuan kerja, tetapi juga integritas,” ujarnya.
Pesan itu tegas, sejalan dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara agar pemerintah daerah memastikan kualitas pegawai bebas narkoba.
Selain tes urine, peserta turut mendapat pembekalan mengenai bahaya narkoba dari Kepala BNNK Sawahlunto, Didit Bagus Wicaksono. Paparan mengenai dampak medis, psikologis, hingga konsekuensi hukum membuat peserta terdiam. Bahwa narkoba bukan sekadar pelanggaran, melainkan ancaman yang bisa merusak masa depan dan pelayanan publik.
Pembekalan ini menjadi pengingat bahwa menjadi aparatur bukan hanya soal lulus seleksi, melainkan kesediaan menjaga nama baik institusi.
Secara terpisah, Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa rekrutmen PPPK akan berpijak pada standar profesionalisme dan kejujuran. Aparatur dituntut memberi pelayanan terbaik, bukan sekadar hadir di meja birokrasi.
“Kami ingin memastikan setiap aparatur siap mengemban amanah publik,” begitu garis besar sikap pemerintah.
Pemkab menilai tes narkoba sebagai gerbang seleksi karakter. Mereka yang lolos harus sehat, berdisiplin, dan bebas dari penyalahgunaan obat terlarang.
Langkah ini mengirim pesan bahwa pemerintah kabupaten tidak main – main dalam membangun pemerintahan yang bersih. Seleksi PPPK tidak hanya menyaring kompetensi teknis, tapi juga mentalitas.
Ke depan, Pemkab Dharmasraya berharap masyarakat merasakan dampak nyata dari aparatur yang profesional, dilayani oleh pegawai yang bekerja tanpa bayang-bayang penyalahgunaan narkoba.
Karena birokrasi yang sehat tidak hanya terlihat pada gedung pemerintahan yang megah, tetapi dari manusia-manusia di dalamnya. Dan hari itu, di ruang tes urine sederhana, langkah kecil menuju perubahan besar sedang dimulai.***
Discussion about this post