Tanah Datar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (DPRD) Senin kemarin, menggelar Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Tentang Ranperda APBD TA 2022 bertempat di ruang rapat setempat, Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (15/11/21).
Dalam rapat tersebut, kehadiran Bupati Tanah Datar di wakili oleh Wakil Bupati Richi Aprian (Wabup).
Kegiatan ini, merupakan rapat Paripurna pembicaraan tingkat I sesi II, lanjutan dari Paripurna pembicaraan tingkat I sesi I terkait Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022 (TA).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadih Dt. Bungsu, dihadiri 20 anggota, dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kabag di lingkup Pemkab Tanah Datar.
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD diawali Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar AfrimanDt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi menyebutkan berdasarkan Ranperda yang disampaikan oleh Bupati untuk Tahun anggaran 2022 fraksi PPP setelah mencermati untuk PAD tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, untuk itu agar kembali menggali potensi daerah dengan bersikap tegas tehadap objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apabila suatu OPD yang mencapai target dalam pelaksanan program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat serta dalam meningkatkan PAD untuk di berikan reward atas kinerja tersebut.
Dalam rangka mewujudkan kabupaten Tanah Datar kabupaten tahfiz dengan program satu rumah satu hafiz, fraksi PPP mendorong pemkab untuk melahirkan sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penganggaran dan pelaksanaan program tersebut.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicara Abu Bakar, meminta pemerintah daerah diharapkan bekerja lebih dalam meningkatkan PAD terutama di sektor pariwisata sebagai daya tarik tersendiri, dengan demikian juga akan meningkatkan PAD selain dari retribusi tiket juga pajak rumah makan dan restoran.
Secara umum pemandangan fraksi-fraksi menyampaikan mengharapkan untuk peningkatan sektor PAD yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.
Sebelumnya, Bupati Eka Putra dalam penyampaian mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan anggaran pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2022 sebesar Rp973,105 miliar kepada DPRD setempat, dilansir dari Indonews.id
“Untuk pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah,”
Pendapatan daerah sebesar Rp973,105 miliar terdiri dari pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp106,928 miliar terdiri dari pajak daerah Rp19,707 miliar, retribusi daerah Rp6,787 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,53 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp66,903 miliar,”
Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik
Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2022 ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD akan melakukan rapat paripurna pada Rabu 17 November 2021 dengan agenda tanggapan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tersebut.
(Spa)
Discussion about this post