Pesisir Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat meminta aparat penegak hukum turut mengawal realisasi anggaran Covid-19 di daerah itu.
“Pengawasan anggaran Covid-19 untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran, baik dari APBN, APBD maupun dana desa. Sebab dewan masih menemukan sejumlah keluhan dari masyarakat,” sebut Ketua DPRD Pessel Ermizen kepada wartawan usai hearing dengan pemerintah daerah di ruang kerjanya, Selasa, 7 Juli 2020.
Ermizen menjelaskan, Itu saya dengar langsung yang di Rusunawa. Mereka mengaku belum menerima BLT sama sekali. Seharusnya mereka dapat.
Ia juga menambahkan, selain, masih ada yang belum menerima, pencairan BLT dari APBD Kabupaten juga terkesan lamban. Seharusnya, realisasi telah mencapai tahap III pada akhir Juni 2020, namun kenyatannya hingga kini pencairan masih tahap II. Padahal, pemerintah daerah mengaku telah menyiap anggarannya.
“Nah, ini juga termasuk salah satu yang kami pertanyakan tadi. Kenapa bisa lambat. Jangan sampai macam-macam dengan dana Covid-19,” katanya ermizen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Pessel, Febi Rifli menekankan perlunya pengawasan dari aparat penegak hukum. Dia melihat, pemerintah daerah kurang transparan soal penggunaan anggaran percepatan dan penanganan Covid-19.
Bahkan, kurangnya transparansi itu sudah terlihat sejak proses refocusing (penyesuaian) anggaran. Ketika ditanyai dewan, pemerintah daerah tidak bisa menjelaskan secara detail realisasi dan sumber-sumber anggaran digunakan Covid-19.
“Penjelasannya ngambang. Karena itu, kami berharap aparatur penegak hukum dapat memainkan perannya di sini, karena anggaran Covid adalah keuangan negara yang juga perlu dikawal,” ujarnya.
Menurutnya, masing-masing OPD yang menyerap anggaran Covid-19 harus bisa memberikan penjelasan lebih detil terkait besaran serta realisasi anggaran yang mereka terima. Sebab, anggaran tersebar di masing-masing OPD, bukan terfokus di Gugus Tugas.
Sementara itu, Kepala DPKAD Pessel Suhandri, mengaku hingga kini realisasi anggaran Covid-19 di Pessel sudah mencapai Rp 26 miliar. Ketika ditanyai soal total besaran anggaran rincian realisasinya, ia enggan menjawab.
“Saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya lagi mules, nih, belum makan dari pagi,” sebutnya pada wartawan sambil terus berlalu.
Berdasarkan data yang diterima dari DPKAD, total anggaran Covid-19 di Pessel tercatat sebanyak Rp 47 miliar. Dari jumlah itu, Rp 28 miliar untuk BLT dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 1,08 miliar.
Dinas Pol PP Rp 959 juta, Dinas Komunikasi dan Informasi Rp 286,6 juta. Dinas Pangan Rp 1,5 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein Painan, Rp 4,6 miliar, Dinas Kesehatan Rp 7 miliar dan berbagai OPD lainnya. (Robi)
Discussion about this post