Padang, Reportaseinvestigsi.com– Dengan semangat kolaborasi yang terus dijaga, DPRD Kota Padang kembali menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan. Bertempat di Ruang Sidang Utama, Sabtu malam (21/6/2025), DPRD menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., didampingi tiga Wakil Ketua yakni Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Paripurna juga dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para Kepala SKPD, serta segenap anggota dewan dan tamu undangan lainnya.
“Agenda malam ini adalah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025,” ungkap Muharlion dalam pembukaan sidang.
Satu per satu juru bicara fraksi diminta menyampaikan sikap politik dan catatan strategisnya. Hasilnya, seluruh fraksi sepakat menyetujui perubahan dokumen KUA-PPAS yang diajukan pemerintah kota.
Muharlion menjelaskan bahwa dokumen ini sebelumnya telah disampaikan secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang dalam sidang paripurna pada 10 Juni 2025, dan telah melalui pembahasan mendalam bersama alat kelengkapan dewan.
“Persetujuan ini adalah bagian dari tahapan penyusunan Perubahan APBD 2025. Setelah disepakati, pagu indikatif yang tertuang di dalamnya akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam rangka merumuskan arah belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, agar pelaksanaan APBD Perubahan 2025 benar-benar memberi dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan mengawal setiap program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan, dan mendorong penetapan anggaran sesuai tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ,” ujar Muharlion.
Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS ini menjadi bagian penting dari proses penyesuaian fiskal daerah agar tetap adaptif terhadap kondisi dan prioritas pembangunan yang dinamis.
“Kami berterima kasih kepada DPRD yang telah memberikan persetujuan. Kedua dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang mendukung keberlanjutan program strategis dan pelayanan publik,” ucap Fadly.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS tahun ini mencakup koreksi asumsi makro, pergeseran prioritas, serta kebutuhan belanja baru yang mendesak. Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,82 triliun, naik Rp10,8 miliar atau 0,38 persen dibanding APBD sebelumnya.
“Kita berharap, anggaran perubahan ini bisa menjadi semangat baru untuk mendukung kerja-kerja pembangunan, serta menguatkan upaya kita mewujudkan Kota Padang yang berkemajuan dan berdaya saing,” imbuhnya.
Paripurna ini sekaligus menjadi refleksi nyata komitmen DPRD sebagai penyambung lidah rakyat. Melalui kerja bersama dan kemitraan yang konstruktif, diharapkan setiap kebijakan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat dan menjawab kebutuhan warga Kota Padang secara nyata.
(adv)
Discussion about this post