Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyelenggarakan rapat paripurna pada Jumat, 12 Juli 2024, untuk menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 yang dipresentasikan oleh Pejabat (Pj) Walikota Padang, Tuanku Dr. H. Andree H. Algamar.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani memimpin rapat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Amril Amin dan Ilham Maulana. Dari pihak pemerintah kota, hadir Pj Walikota Padang bersama para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Turut hadir dalam rapat tersebut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Direktur RSUD, Perumda Air Minum Kota Padang, PSM, Baznas, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian KUA-PPAS 2025, Pj Walikota Andree H. Algamar menyatakan bahwa dengan memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi, dan kota Padang, pemerintah kota menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97% pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan mencapai 9,6%, tingkat kemiskinan di bawah 3,35%, indeks pembangunan manusia 84,75, dan rasio gini 0,279.
Untuk tahun 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp.2,623 triliun, meningkat sebesar Rp.93,3 miliar atau 3,69% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp.2,530 triliun. Sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.914,7 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp.1,704 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp.3,7 miliar.
Pj Walikota juga mengungkapkan bahwa anggaran belanja tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.2,643 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp.2,379 triliun (90,02%), belanja modal Rp.252 miliar (9,53%), dan belanja tidak terduga Rp.11,8 miliar (0,45%).
Untuk pengeluaran pembiayaan, dialokasikan sebesar Rp.25,7 miliar dengan rincian penyertaan modal sebesar Rp.15 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.10,7 miliar. Dengan demikian, terdapat surplus anggaran pembiayaan sebesar Rp.20 miliar yang akan digunakan untuk menutupi defisit belanja tahun 2025, sehingga PPAS tahun 2025 berada dalam posisi berimbang.
Setelah rapat paripurna, Pj Walikota Tuanku Andree H. Algamar menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS ini merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang. Fokus utama tahun 2025 adalah pembangunan infrastruktur, selain juga pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menegaskan bahwa KUA-PPAS yang disampaikan oleh Pj Walikota Padang akan menjadi pijakan untuk arah pembangunan Kota Padang di tahun 2025, dengan fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.
Setelah mendengarkan penyampaian KUA-PPAS, DPRD Kota Padang segera membentuk panitia khusus yang terdiri dari Pansus I, II, III, dan IV untuk membahasnya lebih lanjut. Adv
Discussion about this post