Diskusi Publik Aprindo Sumatera Barat dengan tema “Peran Industri Ritel dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional dan Sumatera Barat” di adakan di Fahira Hotel Kota Bukittinggi Sabtu pagi (29/05/2021).
Diskusi publik tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel indonesia (Aprindo.) Sumatera Barat Rinaldi Sikumbang.,S.Si.MM (C), Wakil Pemimpin Wilayah 02 BNI (area Sumbar, Riau, Kepri & Sungai Penuh) Iwan Affandi.,SS.MM serta Polda Sumbar diwakili Kanit 1 Sub bidang 2 Ekonomi Direktorat intelkam Polda Sumbar kompol Hery Satriawan,SH dan pelaku ritel berjumlah 70 orang”
Rinaldi menjelaskan, “Sudah seharusnya pelaku ritel melakukan inovasi dan bisa berteman di kondisi wabah covid-19 dan pihak perbankan bisa memberikan skim kredit sehingga menghasillkan performance industri ritel berkompeten.
“Ada 5 Pentahelik dalam memajukan bisnis diantaranya kiprah pelaku dunia usaha ritel yang dalam keberadaannya jangan dianggap sebagai sebagai pesaing, namun sebagai bisa berkolaborasi” lanjut Rinaldi yang juga merupakan Wakil Ketua Koni Kota Bukittinggi.
Sementara itu Wakil Pemimpin Wilayah 02 BNI Iwan Affandi.,SS. MM menyatakan ” BNI peduli membangun ekonomi Sumbar khususnya ekonomi ritel meski pihak perbankan juga mengalami dampak cukup serius tahun 2020. Laba BNI tercatat turun dan penurunan ini bukan berarti menurun dan dalam menyikapi dana cadangan kerugian. Membuat ekstrak pembiayaan pada pengusaha ritel serta BNI melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 diberi target 5T tapi dengan syarat harus menyalurkan kredit 15T seperti ditekankan oleh Pemerintah.”
Iwan mengakui BNI memberikan kredit sebesar 6 persen kepada nasabah ritel, ini berarti memperparah keberadaan bank dan disikapi memberi kredit di kisaran 3,5 persen didalamnya sudah disubsidi pemerintah, namun tidak mengurangi skim kredit 6% dari pihak BNI tersebut.
Kompol Hery Satriawan.,SH ,Kanit 1 Subdit 2 Ekonomi Direktorat Polda Sumbar juga menyampaikan “Direktorat intelkam di Polda jangan dianggap tabu, namun bisa mengurai masalah situasi covid-19 apalagi terjadi permasalahan ekonomi sehingga dapat dihasilkan rekomendasi diberikan pada pihak terkait di Polda Sumbar. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan PEN di sumbar juga dibantu diawasi dari pihak intelkam Polda Sumbar.” (tim)
Discussion about this post