Payakumbuh — Sebanyak 6 orang pejabat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, melakukan pemeriksaan penggunaan dana BOS ke SD Negri 53 Payakumbuh, pada Senin, (19/9) kemaren.
Pengawas TK SD, Marizon Neldi salah seorang pejabat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, membenarkan telah melakukan pemeriksaan pertama ke sekolah tersebut.
Sementara itu Bendahara SD N 53, Vivi menjelaskan memang ada sejumlah permasalahan di sekolahnya baik terkait dana BOS maupun pungutan pembelian seragam sekolah untuk anak kelas 1 namun ia tak mau disalahkan karna ia menduga ada peran kepala sekolah yang diluar kendalinya.
Pertama ia menjelaskan kepala sekolah tidak melibatkan panitia Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam pemungutan biaya seragam sekolah yakni seragam baju muslim, merah putih, pramuka, batik dan olahraga.
“Biasanya pramuka dan merah putih tidak disediakan sekolah. Kemudian ukuran bayak yang tidak pas. Biayanya sebesar Rp870 ribu tanpa ada Rincian untuk masing-masing itemnya sedangkan di sekolah lain Rp550 ribu dan memang ada juga Rp1.5 juta tapi rinciannya jelas, apa saja penggunaan uang tersebut,” ungkapnya.
Kemudian ATK yang pembeliannya dilakukan secara bertahap yang rinciannya juga tidak ada.
Sementara itu terkait dana Bos sendiri tahap 1 sejak Januari-Maret 2022, Bendahara mengatakan total dana bos yang sudah ia transfer ke kepala sekolah sebanyak Rp6.8 juta namun saat SPJ akhir Maret kemaren pelaporan dari kepala sekolah ke bendahara malah membengkak sebesar Rp7.8 juta. “Saya harus menanggung lebihnya sebanyak Rp447. 000,” ujarnya.
Ia mengungkap ada item yang dilaporkan kepsek yang tidak bisa ia terima diantaranya pembelian materai, snack lurah dan untuk Fl2sn, tahap 2 sebanyak Rp8 juta ditransfer. “Jadi kami menduga ada rekayasa,” ungkapnya.
Kemudian untuk pungutan infak, pengakuan vivi infak yang biasanya dipegang oleh guru agama sekarang diminta langsung oleh kepala sekolah begitu juga dengan tabungan siswa dimana ada program gerakan menabung yang bekerjasama dengan bank terdekat. Para siswa masing-masingnya dibuatkan kartu tabungan.
Namun yang terjadi kata Vivi, kepsek malah membuat rekening pribadi untuk menambung tabungan siswa tersebut. Setoran pertama Agustus dan ada dugaan penarikan tanpa sepengetahuan bendahara ujar ayu “Sampai saat ini total sudah Rp16 juta,” ungkapnya. (*)
Discussion about this post