PESSEL — Beberapa waktu lalu terdapat pemberitaan dan kritikan dari beberapa orang Anggota DPRD Pesisir Selatan, menyampaikan bahwa banyaknya kartu BPJS kesehatan gratis yang disubsidi oleh pemerintah milik masyarakat, tidak aktif di daerah tersebut ketika digunakan.
Menyiapkan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan, Wendra Rovikto menyampai bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi terkait adanya personal itu.
Menurutnya, beberapa kendala terjadinya kartu BPJS kesehatan milik masyarakat yang dinonaktifkan secara tidak langsung tersebut berpatokan terhadap permen sosial.
Di mana kata Wendra, terjadinya nonaktifkan secara tidak langsung itu disebabkan adanya data yang tidak valid dan mesti dilakukan validasi ulang dan verifikasi lagi.
“Ya, kalau ditemukan datanya ada yang tidak valid maka secara langsung akan dinonaktifkan,“ ujarnya.
Berkemungkinan ungkapnya, salah satu pihak keluarga peserta penerima, ada yang mengubah datanya secara tiba-tiba seperti, ada yang ganti kartu keluarga dan lain sebagainya.
“Maka secara langsung bakal tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Kemensos,“ terangnya.
Untuk menyikapi persoalan itu, pihaknya dari dinas bakal terus berupaya melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat penerima BPJS subsidi pemerintah sehingga data penerima selalu update.
Begitu juga lanjut Wendra, jika ditemukan persoalan lain kartu BPJS bisa diaktifkan kembali. Untuk pengurusan pengaktifan kembali bisa dilakukan melalui tenaga PSM maupun lansuang ke kantor Dinas ditempat pelayanan.
“BPJS nya bisa diaktifkan kembali dalam satu hari, jika yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai penerima BPJS,” tutupnya. (Robi)
Discussion about this post