Pesisir Barat — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) melaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Pesisir Barat. Kegiatan itu dibuka oleh Bupati Agus Istqlal yang diwakili Plt Sekda Drs. Jon Edwar,M.Pd di Gedung Serbaguna Selalaw, Labuhan Jukung Krui, Senin 5/6/2023.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial petugas penyedia layanan dan meningkatkan peran serta tanggung jawab masing-masing stakeholder secara komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dr. Budi Wiyono,M.H, Forkopimda Pesisir Barat – Lampung Barat, Direktur Eksekutif Lada Damar Lampung, Ketua Solidaritas Perempuan Sabay Lampung, Advokasi Perempuan dan Anak serta para perwakilan OPD.
Dalam sambutannya, Drs. Jon Edwar, M.Pd. menyampaikan atas nama Pemerintah kabupaten Pesisir barat memberikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya pelatihan itu. Mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten pesisir barat masih tinggi, maka diperlukan upaya lebih supaya dapat melakukan penanganan kasus yang lebih komperehensif.
Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu yang dihadapi oleh semua negara, termasuk indonesia yang masih memiliki angka kasus tinggi,lanjutnya.
“Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini segera ditindaklanjuti dan mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harap Plt.Sekda.
Selain itu ia juga menekankan pada seluruh komponen terkait, yaitu perangkat daerah, instansi, lembaga maupun organisasi kemasyarakatan saling mensinergikan dan mengkoordinasikan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Barat.
“Hal ini juga sudah seharusnya diperkuat dengan pemberian layanan yang komperehensif, kepada perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Pesisir barat, oleh unit dan lembaga yang ditunjuk,” ujarnya.
Demikian pula dengan pencegahan terjadinya kasus, yang hendaknya dilakukan secara sinergis dan sistematis oleh pemerintah, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, dalam menekan terjadinya kasus baik terlapor maupun tidak terlapor, sehingga kesejahteraan kaum perempuan dan anak dapat meningkat dari waktu ke waktu, tambah Jon Edward.
“Saya tekankan, keamanan dan keselamatan kaum perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, yang harus kita upayakan untuk terus terwujud demi suksesnya pembangunan. Saya mengajak seluruh elemen pemerintah, lembaga, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk saling bersinergi dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat,” tutup Jon Edwar. (TAUFIK)
Discussion about this post